Tiga Penyebab WNA Masuk DPT

KONFRONTASI  -   Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa hasil pengawasan Bawaslu ada tiga penyebab WNA masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019.

Pertama, ada proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak menyeluruh. Bisa disebabkan oleh proses coklit (pencocokan dan penelitian), yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Kajian Bawaslu menunjukkan dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas pemilu, satu hingga dua rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan,” kata Afifuddin dalam keterangannya, Jumat (8/3/2019).

Kedua, pengetahuan petugas tentang larangan WNA menjadi pemilih belum sepenuhnya dipahami. Sebab, meski sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih.

Ketiga, update informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing tidak tersampaikan dengan maksimal di antara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab.

“Batasan yang tidak boleh memilih hanya fokus pada TNI, POLRI, meninggal dan di bawah umur, sementara status kewarganegaraan kurang menjadi perhatian dalam pemutakhiran,” jelas Afifuddin.

Kemudian, menuntaskan masalah WNA itu juga, Bawaslu melakukan penelitian faktual tentang potensi WNA masuk DPT. Hingga 8 Maret 2019, terdapat 158 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT.

Adapun persebaran data WNA yakni di Bali (36 orang), Banten (7 orang), Yogyakarta (10 orang), Jakarta (1 orang), Jambi (1 orang), Jawa Barat (29 orang), Jawa Tengah (18 orang), Jawa Timur (37 orang), Kalimantan Barat (2 orang), Bangka Belitung (1 orang), Lampung (1 orang), NTB (6 orang), Sulawesi Utara (2 orang), Sumatera Barat (6 orang) dan Sulawesi Tengah (1 orang).

Menurut Afif, data temuan Bawaslu ini akan dikroscek kembali bersama Dukcapil Kemendagri dan KPU pada Jumat. “Nanti siang ini kami akan membahas lagi dengan Kemendagri dan KPU,” katanya. 

(jft/BERITAbUANA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...