22 July 2018

Teroris, Cebongers, dan Ustaz Abdul Somad

KONFRONTASI -  Tausiah Ustaz Abdul Somad (UAS) tentang bom bunuh diri mendadak viral, bersamaan dengan terjadinya serangkaian bom bunuh diri yang dilakukan teroris, berakhir tragis. Kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Jawa Timur lalu dikaitkan untuk menggertak atau bullying Ustaz Abdul Somad yang dalam suatu ceramahnya mengatakan bahwa bom bunuh diri itu jihad. Sontak, hal itu pun mengejutkan dan memperoleh respon negatif dari “cebongers”, istilah netizen untuk pendukung Joko Widodo, yang tidak suka dengan pandangan-pandangan Ustaz Abdul Somad selama ini.

Syukurnya UAS tergerak untuk mengklarifikasi, bahwa benar dia bicara seperti itu, tapi rekaman videonya dipotong sehingga tidak sesuai konteksnya. Pernyataan yang dipotong itu menjadi tidak kontekstual, dan gagal dipahami bagi yang menonton rekamannya di Youtube.

Dijelaskan, bahwa pernyataan itu berlaku jika negara dalam keadaan perang, dan konteksnya di Palestina. Lebih lanjut ditambahkan oleh ulama dunia dan cerita di zaman Rasullullah SAW, disampaikan oleh UAS.

Pertanyaan besarnya, siapa yang teroris? UAS atau pihak yang sengaja menyebarluaskan videonya yang dipotong tersebut, atau pernyataan bom bunuh diri itu jihad? Kok, POLRI tidak setangkas menangkap ketika ada pihak yang menyatakan bahwa peristiwa terorisme di Jawa Timur adalah pengalihan isu?

Bom bunuh diri tidak ada yang mentoleransi

Bom bunuh diri tidak saja zalim terhadap diri sendiri (anak dan istri bagi pelaku Dita Supriyanto di Surabaya), dan tidak bisa ditolerir untuk para korban dengan alasan apa pun. Perspektif jihad mengharuskan situasi dalam keadaan perang yang menyangkut Tanah Air dan ideologi ketuhanan dengan syarat-syarat fikih tertentu sesuai dengan syariat Islam.

Terorisme secara global terjadi, akar masalahnya adalah ketidak-adilan Amerika Serikat (AS) terhadap intervensi Israel menduduki daerah teritori Palestina. Isu terorisme juga muncul karena ketidak-adilan yang terjadi di Semenanjung Arab. Kita tahu dan memahami dengan baik, yang dituding sebagai teroris oleh AS (Israel – Yahudi) adalah pihak-pihak yang menentang ketidak-adilan tersebut. Mulai Osama bin Laden sampai terakhir dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria/Negara Islam Irak dan Syiam). Prinsipnya, secara teritorial, Semenanjung Arab dalam perspektif ideologis akar masalahnya karena menentang dan mengecam Israel. Siapapun pemimpin Islam seperti: Saddam Hussein (Irak), Ayatollah Khomeini (Iran), Moammar Khadafi (Libya), Basyar Al Asad (Suriah), Mujahiddin di Afganistan akan dihancurkan dengan segala cara, termasuk Recep Tayyip Erdogan di Turki yang dikudeta atas bantuan AS, namun belum berhasil, sehingga saat ini menjadi penentang utama kiprah AS dan Israel di Semenanjung Arab.

Perspektif ekonomi dalam konteks Energy Security (ketahanan energi). Kita mengetahui bahwa Semenanjung Arab kaya akan minyak dan komoditi yang sangat strategis.

Dua perspektif ini (ekonomi dan ideologi) dijembatani oleh isu terorisme, adalah Islam sebagai tema pokok opini publik dunia. Karena keperkasaan AS dalam penguasaan publik opini dunia sehingga cap “teroris adalah Islam” seperti yang menjadi kepercayaan bagi semua orang termasuk sebagian umat Islam di berbagai negara.

Secara ideologi, Yahudi global sudah melakukan strategi perang untuk menghancurkan Islam, baik dengan mensponsori paham Syiah (awalnya), Wahabi dengan menciptakan kerajaan Arab Saudi, Bahrain, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, sebagai media memecah Islam; Suni vs. Syiah, Suni vs. Wahabi, Wahabi vs. Suni sebagai geo-strategi Arab Spring yang sudah kita pahami sejak awal abad ke-20. Sampai saat ini masih berkembang melalui ISIS, dan isu nuklir Iran sebagai faktor pemicu ketegangan di Semenanjung Arab.

Banyak pengamat meyakini bahwa semua adalah agenda setting AS (Yahudi) dalam menghancurkan Islam, dan mengambil energi di Semenanjung Arab. Semua berbukti setelah terjadi. Jika saja peristiwa Tiananmen tidak ditindak tegas oleh pemerintah Cina, belum tentu Cina akan sebesar sekarang, dan menjadi ancaman utama bagi AS. Dengan alasan demokrasi, pemuda dan mahasiswa, serta pejuang Hak Azasi Manusia (HAM) didukung oleh AS agar komunisme di Cina yang dikenal sebagai State Capitalism hancur, namun sekali ini gagal. Begitu juga dengan Erdogan di Turki yang ingin menjadi pemimpin Islam dunia, dengan bekal historis Kerajaan Ottoman. Sekali lagi ini gagal, dan Turki bersahabat dengan Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Putin, yang juga radikal dan anti AS karena dituduh sebagai penyebab hancurnya Uni Soviet.

Jadi, kedok AS dan Yahudi berhimpitan antara ideologi (anti Islam), dan kepentingan ekonomi. Maka elite Yahudi mencanangkan krisis energi dan pangan di tahun 2030 untuk kelanggengan kekuasaan dan hegemoni Yahudi melalui AS menjadi kenyataan, dengan skema energy security and food security (ketahanan energi dan pangan).

Jadi bagi negara-negara Timur Tengah (Islam) bom bunuh diri sebagai jihad dalam perspektif Islam sebagai keyakinan, seperti dalil yang dipaparkan UAS adalah sah-sah saja.

Militansi Islam di Timur Tengah sifatnya ideologis susah dilawan, hanya karena kecanggihan teknologi militeristik keyakinan subyektif terhadap jihad jauh lebih besar daripada ketakutan terhadap kematian dalam berperang. Hal ini yang keliru ditafsirkan oleh elite Yahudi. Walau kita akui dalam kitab masing-masing (Al-Qur’an Islam dan Zabur Yahudi), dua segmen agama ini saling bermusuhan, dan ini sudah terjadi di era Islam melakukan syiar dari Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6. Seteru ini berlanjut, dan apa yang terjadi di Semenanjung Arab adalah cerita yang tidak ada putusnya.

Indonesia juga keliru menyikapinya

Kelahiran Densus 88 tak lepas dari campur tangan AS dan Australia untuk mengantisipasi gerakan teroris di Indonesia. Terorisme memang harus dikutuk dan dibasmi, tapi jangan lupa substansi masalahnya adalah ketidak-adilan dunia terhadap Palestina, dan peran AS membantu Israel dalam menghancurkan pemimpin dan negara-negara Islam yang anti Israel. Teroris di Indonesia bukannya hilang malah bertindak semakin sadis.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia berdirinya disponsori oleh elite Yahudi, Rockefeller dan keluarga Rothschild. Eksesnya, PBB “mandul” menghadapi ketidak-adilan terhadap Palestina dan beberapa negara Islam yang anti Israel. Sebut saja salah satunya, pencabutan kerja sama tentang perjanjian nuklir Iran, PBB hanya diam atas pelanggaran AS. Sedangkan atas nama PBB, sah-sah saja melakukan kejahatan kemanusiaan di Irak, Afganistan, Palestina, Suriah, Libya, dan beberapa negara Islam lainnya.

Selagi akar masalahnya tidak terselesaikan, dan keberadaan energi fosil di Semenanjung Arab, isu terorisme akan tetap hidup karena itu bagian dari strategi Yahudi (AS) menguasai Timur Tengah yang kaya minyak (energi). Kita tidak tahu pasca 2030, karena energi fosil menipis, dan AS sudah mempunyai energi terbarukan yakni shale gas.

Teroris sebagai kejahatan kemanusiaan, dan hati nurani adalah kejahatan extra ordinary (luar biasa), sehingga penanganannya harus khusus. Lembaga Densus 88 dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) ternyata tidak mampu menanggulangi teroris, apalagi jika benar ada pemanfaatan secara politik. Secara profesional kejadian penguasaan blok penjara narapidana oleh teroris (walau dalam waktu belasan jam) adalah aib, dan menunjukkan ketidak-profesionalan Brimob dan POLRI.

Selayaknya, dievaluasi kinerja dua lembaga tersebut termasuk Badan Intelejen Negara (BIN), dan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme yang tidak mampu merumuskan definisi terorisme, karena bertentangan dengan azas hukum internasional. Kehadiran Islam hakikatnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dengan menghapus segala kezaliman, dan kehadiran teroris di Semenanjung Arab, khusus dalam bom bunuh diri berbeda dengan teroris di Indonesia yang tidak dalam keadaan perang dalam mempertahankan Tanah Air dan keimanan.

Hanya saja, patut dievaluasi karena Indonesia sudah gagal dalam menanggulangi terorisme, penanganan kita terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) radikal, seperti FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) perlu dievaluasi agar isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di tahun politik tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tidak suka dengan ceramah keagamaan dari UAS seharusnya menangkap oknum yang memviralkan pandangan bahwa bom bunuh diri adalah jihad, yang dipenggal dengan motif tertentu. Seseorang bisa dicap teroris setelah diketahui dan ditanya (maksud dan tujuan), serta dibuktikan oleh pengadilan. Jangan RUU Teroris digunakan sebagai alat penekanan untuk kepentingan politik tertentu.

Saatnya Negara memperdebatkan perbedaan yang ada secara terbuka dalam koridor ilmiah antar umat beragama. Negara seharusnya mampu melindungi sebagai kohesi antar umat beragama. Cukup kasus Ahok (pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017) yang menjadi momen pemicu ketegangan umat Islam dengan lainnya, karena pemerintah memihak ketika kasus bergulir. Ketidak-adilan ini memicu lahirnya Gerakan 212 (2 Desember 2016), semenjak itu umat Islam peka terhadap bingkai-bingkai politik yang direkayasa. Sentimen publik muncul berspekulasi bahwa terorisme yang terjadi terkait dengan Pilpres 2019, khususnya dengan kaos #Ganti Presiden 2019. Jika ini benar, akan menjadi bumerang bagi Joko Widodo karena UAS seolah-olah hadir sebagai penyeimbang seperti kehadiran Habib Rizieq pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Jika salah penanganannya, yang bersangkutan bisa sebagai pemicu lahirnya sentimen gerakan Islam yang anti Joko Widodo seperti Habib Rizieq Shihab.

Penanganan yang keliru terhadap terorisme yang dituduhkan kepada Islam berakar pada ketidak-adilan, dan persoalan terorisme adalah masalah sangat serius, seharusnya Presiden Joko Widodo jangan membuat pernyataan bahwa terorisme di Indonesia sebagai sarana “guyon” saat berbicara di depan Pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) beberapa waktu lalu.

“Teroris berasal dari kita juga”, canda Presiden Joko Widodo sambil tertawa, kemudian ditanggapi tertawa bersama oleh pengurus KADIN yang hadir, terkesan tidak berempati terhadap korban bom bunuh diri.

Negara justru akan menjadi “teroris” bagi rakyat jika tidak dapat melindungi dan memberi rasa aman pada rakyatnya.

Semasa Orde Baru, isu SARA menjadi hal utama dalam konteks stabilitas nasional karena adanya Undang-Undang Subversif. Rasa aman diperoleh rakyat itu, walau tidak aman bagi pejuang demokrasi dan HAM. Cukup menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.

Perbedaan politik, agama, dan keyakinan seharusnya menjadi kekayaan dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika, dan ini sangat ideologis.

Jika ingin menyelesaikan terorisme di Indonesia masuk pada akarnya, masalahnya jangan hanya mengevaluasi fakta kejadiannya, karena ideologi yang sempit tidak berhubungan dengan logika.

Mari saling mengerti dan memahami bahwa kita sangat majemuk dan berbeda satu sama lainnya, bahkan anak kembar pun berbeda karakternya apalagi antar suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun semuanya berpulang pada kinerja kepemimpinan nasional. [KONF/NUSANTARA]

Category: 
Loading...