Surya Paloh Menilai Perppu Soal Pilkada Belum Perlu

Konfrontasi - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai Presiden Joko Widodo belum perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pilkada meski tujuh daerah terancam tak mengikuti pilkada lantaran hanya memiliki calon tunggal.

"Kalau baru tujuh, delapan daerah belum perlu. Perppu perlu dikeluarkan kalau sudah 81 daerah dari 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak," kata Surya usai membuka Sidang Pleno Istimewa terkait Pilkada di DPP Partai NasDem, Senin (10/8).

Ia menegaskan, tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah butuh perhatian khusus dari partai politik mengingat perpanjangan waktu peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya tinggal hitungan hari.

"Tujuh daerah memang butuh perhatian karena mungkin akan tertunda. Tapi secara umum, pelaksanaan seluruh persyaratan, telah masuk ke KPU. Di dalam pemikiran ini, Partai NasDem yang ikut mengusung calon kepala daerah berharap prosesnya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan," kata Surya.

Menurut dia, di usia Partai NasDem yang begitu muda seperti saat ini, sudah cukup banyak hal-hal fenomenal� yang telah diraih. termasuk tingginya antusiasme dari calon peserta pilkada yang meminta dukungan dari Partai NasDem.

"Kami tidak membayangkan di dalam menyongsong dukungan kepala daerah, antusiasme yang begitu tinggi, termasuk dari peserta pilkada. Itu semua sebuah parameter yang bagus," ucap Surya Paloh.

Selama ini, kata Surya, komitmen Partai NasDem tidak semata- mata membebaskan biaya politik. Langkah demikian, diakui bukanlah masalah yang sederhana.

"Partai kami tentunya juga memerlukan biaya yang besar untuk menjalankan berbagai kegiatan," katanya.

Tolak Rp300 miliar Dijelaskan, sejak dibentuk dan hingga berjalan saat ini, Partai NasDem sudah menolak pemasukan uang tunai sedikitnya Rp500 miliar. Namun tawaran uang sebesar itu ditolak karena NasDem tidak mengenal politik transaksional.

"Sedikitnya kami telah menolak pemasukan uang Rp500 miliar. Artinya ada uang 'cash' datang, tapi kami tolak. Ini merupakan perjuangan yang tidak mudah. Paling tidak kami memikirkan jalan yang baik dan konsisten," ujar Surya.

Surya Paloh juga menegaskan Partai NasDem lebih mengutamakan investasi manusia ketimbang menjalankan politik transaksional. Oleh karena itu, keberhasilan pilkada serentak harus dioptimalkan agar muncul orang-orang berkualitas di daerah.

"Tim yang dipersiapkan oleh DPP harus bisa mencari calon yang terbaik, sehingga, bisa memenangkan pilkada di sejumlah daerah," katanya.

Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten-kota yang memiliki calon tunggal. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB); Kota Samarinda di Kalimantan Timur; serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). (rol/ar)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...