16 July 2018

Sri Mulyani itu Tukang Kredit World Bank/IMF. Kerjanya Ngutangi RI sampai Tercekik. Makanya, Kemiskinan malah Naik

KONFRONTASI -  Menteri Keuangan Sri Mulyani  gagal atasi kemiskinan.  Para analis dan aktivis melihat, Sri Mulyani  sudah jadi  tukang kredit World Bank/IMF  yang kerjanya jadi jongos World Bank/ IMF untuk memaksa rakyat kita ngutang kredit ke lembaga kapitalisme finansial itu. Situasi ekonomi yang terjadi hari ini dengan utang yang segunung sudah dapat diprediksi dari awal. Pasalnya, ada kesalahan fundamental pemerintah saat awal menjabat, yakni mencabut subsidi BBM yang terang saja memukul sektor riel.  Sesuai ajaran Sri, efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan pejabat desa sangat buruk. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin bukannya turun namun justru bertambah.

"Sri Mulyani itu Tukang Kredit World Bank/IMF. Kerjanya Ngutangi RI sampai Tercekik. Makanya, Kemiskinan malah Naik. Akibatnya fatal, daya beli melemah, yang berarti menihilkan roda pembangunan," demikian Andrianto, aktivis Prodem

"Nafsu tanpa konsep yang jelas soal infrastruktur akibatnya butuh pembiayaan yang tidak kecil. APBN yang tiris tidak bisa diharapkan, swastapun ogah melihat kinerja yang bak orkestra tapu nihil konduktornya," tambah dia.

Dalam kondisi seperti itu, terang dia, lagi-lagi putusan keliru yang diambil oleh pemerintah, yakni utamg. 

"Nah yang punya duit kan Amerika lewat World Banknya (WB). Jadi patut disimpulkan keberadaan Sri Mulyani (SMI) sesungguhnya sebagai Collateral utang WB," ucapnya. 

Andrianto menilai, SMI jelas figur bermasalah, yang terkait Skandal Century Rp 6,7 Triliun dan namanya disebut Pansus Century 2011 sehingga ditendang dari kabinet Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

"Jadi SMI ini jelas mewakili wajah neo-liberalis. Konsepnya jelas potong subsidi. Kejar pajak demi tersedianya loan untuk bayar utang. Makanya banyak dipuji media dan lembaga internasional," imbuh dia. 

"Jadi  bisa ditebak, sulit rejim Jokowi  ini keluar dari krisis bila SMI dipertahankan di kabinet, dan saya minta Jokowi  copot Sri Mulyani, dan Darmin Nasution yang juga setali tiga uang,''imbuhnya

Sri menilai, masalah utama di Indonesia bukanlah persoalan ada uang atau tidak. Sebab setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan lebih dari Rp 700 triliun dana ke daerah dan desa.

Namun ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dan pejabat desa. Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin bukannya turun namun justru bertambah.

"Kami sudah kasih subsidi beras sejahtera, cash transfer, pupuk, benih, kami kasih desanya (melalui dana desa) masa enggak turun (angka) kemiskinan, itu duitnya menguap atau gimana?" ujarnya dalam acara Pajak Bertutur di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Tahun ini, pemerintah pusat menggelontorkan dana transfer daerah mencapai Rp 764 triliun termasuk Rp 60 triliun alokasi dana desa. Bahkan tahun lalu dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp 776 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, bila mengacu kepada alokasi dana desa sebesar Rp 60 triliun, maka satu dari 72.000 desa di Indonesia, rata rata menerima alokasi dana sekitar Rp 800 juta-an.

Namun apakah hasilnya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat? Hal inilah yang masih dipertanyakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dari data BPS, jumlah orang miskin mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Adapun angka ketimpangan masih stagnan belum beranjak dari posisi 0,39.

"Makanya media menggugat mengapa dana desa yang langsung ke desa tidak bisa membuat kemiskinan turun. Jadi di Republik ini persoalannya bukan ada uang atau tidak tapi bagaimana kita menggunakan uang itu untuk mencapai tujuan," kata dia.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu justru meminta tolong agar publik ikut mengawasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah pusat setiap tahun.

Sebab tutur ia, setiap rupiah yang kita tarik dari republik dalam bentuk pajak bukanlah uang pemerintah namun uang rakyat. Sudah selayaknya penggunaan dana tersebut bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.(Jf/Kcm)

Category: 
Loading...