Sri Mulyani, Boediono dan Skandal Bank Century: Kejahatan Kerah Putih Boediono-Sri Mul yang Telan Korban Jiwa dan Duit Rakyat Rp6.7 Trilyun

KONFRONTASI- Skandal Bank Century yang dilakukan mantan Gubernur BI Boediono dan Sri Mulyani (menkeu) menelan duit rakyat Rp6,7 Trilyun belumlah berakhir bau sangitnya sampai hari ini. Kasus ini , menurut para analis, menyebabkan tewasnya Budi Rochadi di AS, dan Siti Fadjriyah karena disangkut-pahutkan dengan skandal korupsi Bank Century oleh elite kerah putih itu.

Dalam kasus Centurygate, Sri Mulyani akhirnya memutuskan sebuah kebijakan besar yang di kemudian hari dipersoalkan dan dianggap sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Akibat keputusannya, negara diduga mengalami kerugian triliunan rupiah karena ada dugaan penyelewengan dalam aliran dana bailout Rp6,7 triliun. 

Karena pelbagai tekanan politik, Sri Mulyani memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada Mei 2010. Ia melanjutkan karirnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Keputusan mundur Sri Mulyani kala itu dinilai sebagian kalangan sebagai upaya untuk menghindari proses hukum yang lebih jauh. Kini, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air dan kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Keuangan RI di bawah Presiden Joko Widodo. Selain persoalan pertumbuhan ekononomi, skandal Bank Century menjadi salah satu hal yang mengadang perjalanan Sri Mulyani ke depan.

Awal tahun seakan tidak bisa mengubah keadaan Indonesia yang semakin terpuruk. Tahun 2010 yang sedang dijalani pun tidak bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Masalah-masalah tahun 2009 berulang menjadi rentetan masalah di tahun 2010.

Kemiskinan yang semakin meningkat, tingkat kriminalitas yang semakin membengkak, hutang luar negeri yang seperti bom waktu, para koruptor yang selalu bertambah, keadaan politik yang kacau dan masih banyak lagi. Walaupun sudah ganti pemerintahan tapi tetap masalah yang sama selalu ada menghampiri Indonesia.

Salah satunya yakni masalah Century yang akhir-akhir ini menguras kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintah. Berbagai media pun tak kalah untuk mengangkat masalah ini ke permukaan. Sehingga, seluruh masyarakat Indonesia tahu apa yang sedang terjadi pada para penguasa. Kenapa masalah Century ini menjadi begitu rumit. Sebenarnya ada apa di balik Century ini?

Di tengah kehidupan Indonesia yang sangat rumit pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Pada akhir 2008 Bank Century yang sudah bangkrut dibantu oleh pemerintah sebesar 6,762 triliun.

Dana tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada segelintir konglomerat pemilik dan nasabah Bank Century. Skandal Century merupakan skandal keuangan terbesar kedua setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 600 triliun tanpa ada penyelesaian yang tuntas.

Jika kita melihat secara kronologi Skandal Century ini dimulai dengan tahun 1989 oleh Robert Tantular yang mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Tahun 1999 pada bulan Maret Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas pertama dan Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2002 Auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC amblas hingga minus 83,06% dan CIC kekurangan modal sebesar Rp 2,67 triliun. Tahun 2003 bulan Maret bank CIC melakukan penawaran umum terbatas ketiga.

Bulan Juni Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas keempat. Pada tahun 2003 pun bank CIC diketahui terdapat masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valuta asing sekitar Rp 2 triliun yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual.

BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberesan pada bank ini. Tahun 2004, 22 Oktober dileburlah Bank Danpac dan Bank Picco ke Bank CIC. Setelah penggabungan nama tiga bank itu menjadi PT Bank Century Tbk, dan Bank Century memiliki 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, dan 9 ATM. Tahun 2005 pada bulan Juni Budi Sampoerna menjadi salah satu nasabah terbesar Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.

Tahun 2008, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya seperti Budi Sampoerna akan menarik uangnya yang mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 30 Oktober dan 3 November sebanyak US$ 56 juta surat-surat berharga valuta asing jatuh tempo dan gagal bayar.

Keadaan ini diperparah pada tanggal 17 November Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tantular mulai tak sanggup membayar kewajiban atas produk discreationary fund yang dijual Bank Century sejak akhir 2007. Dengan sigap kemudian Budiono selaku gubernur BI saat itu mengadakan rapat konsultasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sedang berada di Washington bersama Presiden Bambang Yudhoyono (SBY).

Tanggal 20 November BI mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga, diputuskan menyuntikkan dana sebesar Rp 632 miliar untuk menambah modal sehingga dapat menaikkan CAR menjadi 8%.

Enam hari dari pengambilalihan LPS mengucurkan dana Rp 2,776 triliun pada Bank Century untuk menambah CAR menjadi 10%. Karena permasalahan tak kunjung selesai Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai Rp 1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular.

Pada 5 Desember 2008 LPS menyuntikkan dana kembali sebesar Rp 2,2 triliun untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Akhir bulan Desember 2008 Bank Century mencatat kerugian sebesar Rp 7,8 triliun.

Bank yang tampak mendapat perlakuan istimewa dari Bank Indonesia ini masih tetap diberikan kucuran dana sebesar Rp 1,55 triliun pada tanggal 3 Februari 2009. Padahal bank ini terbukti lumpuh. KPK menduga ada suap menyuap antara pejabat maupun penegak hukum. Sehingga, KPK gencar melakukan penyelidikan.

Ini dibuktikan pada 1 April penyidik KPK akan menangkap petinggi kepolisian karena diduga menerima suap. Namun, penangkapan dibatalkan karena suap dibatalkan. Rencana penangkapan ini diketahui oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Danuri. Hingga saat itu hubungan KPK - POLRI kurang harmonis.

Pada Bulan Juni Bank Century mencairkan dana yang telah diselewengkan Robert sebesar Rp 180 miliar pada Budi Sampoerna. Namun, dibantah oleh Budi yang merasa tidak menerima sedikit pun uang dari Bank Century. Atas pernyataan itu LPS mengucurkan dana lagi kepada Bank Century sebesar Rp 630 miliar untuk menutupi CAR. Sehingga, total dana yang dikucurkan kepada Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.

DPR baru turun tangan dalam permasalahan ini sehingga memanggil Sri Mulyani, Menteri keuangan, dimintai penjelasan mengenai pembengkakan kucuran dana kepada Century sebesar Rp 6,7 triliun. Padahal awalnya hanya meminta persetujuan Rp 1,3 triliun. Sri Mulyani lagi-lagi berpendapat apabila Century ditutup maka akan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia.

Kasus Century ini semakin rumit dan menyeret beberapa nama petinggi negara yang terlibat. Seperti bantahan mantan wakil presiden yang mengatakan bahwa ada perampokan di Bank Indonesia. Penegak hukum pun memvonis Robert Tantular 4 tahun penjara dengan denda Rp 50 miliar.

Pada tanggal 30 September laporan awal audit BPK mengungkapkan bahwa banyak kejangggalan dalam masalah pengucuran dana pada Bank Century. Atas temuan BPK yang janggal tersebut dibentuklah Panitia Khusus Hak Angket sebanyak 139 anggota dari 8 fraksi.
Demikian pandangan seorang warga dan pemerhati skandal Bank Century,Ayu Susanti dari  Bandung. Sementara pengamat  hukum Unika Atmajaya Riawan Tjandra menuliskan pandangannya soal Centurygate di Kompas, 12 Nov.2016 itu dengan jelas dan benar:

Menuntaskan Kasus Century

Kasus skandal dana talangan Bank Century hingga kini tak pernah bergerak lebih jauh lagi untuk sampai pada dalang di balik pemberian dana talangan terhadap bank tersebut. Permasalahan Century muncul sejak akuisisi-merger yang tak dilakukan berdasarkan persyaratan dan UU yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak pencucian uang oleh pengurus bank. Pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) ke Century merupakan ranah keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara mengingat sedemikian besar kerugian negara yang belum tuntas diselesaikan sebagai dampak kasus tersebut.

Kasus Century selama ini dipersempit seakan-akan hanya ranah diskresi pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak sistemik sebagai akibat dampak kegagalan Bank Century. Memang benar sejumlah aktor terkait skandal Bank Century sudah dipidanakan, seperti Robert Tantular dan Budi Mulya. Namun, auktor intelektualis yang berada di balik skandal Century belum dipernah diproses secara hukum dengan tuntas. Sampai saat ini, skandal Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan. Bahkan, adanya aliran dana kepada sejumlah petinggi partai politik pernah disebutkan George Junus Aditjondro dalam bukunya, Cikeas Kian Menggurita, yang dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana PMS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Century. Pada 5 Desember 2008, LPS mengubah peraturan yang memungkinkan Century memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya Rp 2,201 triliun setelah sebelumnya sempat dikucurkan dana untuk biaya penanganan Century darisemula diperkirakan Rp 632 miliar naik jadi Rp 2,77 triliun.

Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI. Perubahan asumsi dan kebijakan untuk Century itu selama ini menggunakan "benteng perlindungan" sebagai kebijakan diskresi. Dalam teori hukum administrasi negara, badan atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan diskresi. Diskresi disebut sebagai tindakan badan atau pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal terjadinya kondisi: kekosongan aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, ketidakjelasan norma hukum ataupun adanya norma hukum yang perlu interpretasi guna diterapkan dalam kondisi faktual. Diskresi tak boleh bertentangan dengan UU sebagai batas atasnya dan tak boleh melanggar kepentingan umum sebagai batas bawahnya. Batas antara sebuah diskresi dan penyalahgunaan wewenang sangat tipis dan hanya dibatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan dalam pemberian dana talangan Century itu sulit diklasifikasikan sebagai bentuk kebijakan diskresi yang tepat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu alasan pokok untuk mengatakan ada penyalahgunaan diskresi dalam kebijakanbail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara kasatmata melanggar Peraturan BI (PBI). Berdasarkan PBI No 10/26/PBI/2008, FPJP diberikan kepada bank yang memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 persen. Padahal, CAR Century saat itu kurang dari 8 persen, yakni 2,35 persen. Lalu, pada 14 November 2008, BI mengubah aturan, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 persen jadi CAR positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -3,53 persen. Dalam kasus itu, bukan hanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar, norma peraturan perundang-undangan pun diterobos secara kasatmata.

Hingga saat ini, kasus Century jadi warisan perkara yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum, baik KPK, Polri maupun kejaksaan, untuk bersama-sama menuntaskan kasus itu sampai pada akar masalahnya. Kasus Century tak boleh hanya dibiarkan menjadi tragedi dunia perbankan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar yang tak pernah dituntaskan. ((W RIAWAN TJANDRA) )

 

 

Menuntaskan Kasus Century (W RIAWAN TJANDRA) Kasus skandal dana talangan Bank Century hingga kini tak pernah bergerak lebih jauh lagi untuk sampai pada dalang di balik pemberian dana talangan terhadap bank tersebut. Permasalahan Century muncul sejak akuisisi-merger yang tak dilakukan berdasarkan persyaratan dan UU yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak pencucian uang oleh pengurus bank. Pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) ke Century merupakan ranah keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara mengingat sedemikian besar kerugian negara yang belum tuntas diselesaikan sebagai dampak kasus tersebut. Kasus Century selama ini dipersempit seakan-akan hanya ranah diskresi pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak sistemik sebagai akibat dampak kegagalan Bank Century. Memang benar sejumlah aktor terkait skandal Bank Century sudah dipidanakan, seperti Robert Tantular dan Budi Mulya. Namun, auktor intelektualis yang berada di balik skandal Century belum dipernah diproses secara hukum dengan tuntas. Sampai saat ini, skandal Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan. Bahkan, adanya aliran dana kepada sejumlah petinggi partai politik pernah disebutkan George Junus Aditjondro dalam bukunya, Cikeas Kian Menggurita, yang dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana PMS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Century. Pada 5 Desember 2008, LPS mengubah peraturan yang memungkinkan Century memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya Rp 2,201 triliun setelah sebelumnya sempat dikucurkan dana untuk biaya penanganan Century darisemula diperkirakan Rp 632 miliar naik jadi Rp 2,77 triliun. Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI. Perubahan asumsi dan kebijakan untuk Century itu selama ini menggunakan "benteng perlindungan" sebagai kebijakan diskresi. Dalam teori hukum administrasi negara, badan atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan diskresi. Diskresi disebut sebagai tindakan badan atau pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal terjadinya kondisi: kekosongan aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, ketidakjelasan norma hukum ataupun adanya norma hukum yang perlu interpretasi guna diterapkan dalam kondisi faktual. Diskresi tak boleh bertentangan dengan UU sebagai batas atasnya dan tak boleh melanggar kepentingan umum sebagai batas bawahnya. Batas antara sebuah diskresi dan penyalahgunaan wewenang sangat tipis dan hanya dibatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan dalam pemberian dana talangan Century itu sulit diklasifikasikan sebagai bentuk kebijakan diskresi yang tepat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu alasan pokok untuk mengatakan ada penyalahgunaan diskresi dalam kebijakanbail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara kasatmata melanggar Peraturan BI (PBI). Berdasarkan PBI No 10/26/PBI/2008, FPJP diberikan kepada bank yang memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 persen. Padahal, CAR Century saat itu kurang dari 8 persen, yakni 2,35 persen. Lalu, pada 14 November 2008, BI mengubah aturan, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 persen jadi CAR positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -3,53 persen. Dalam kasus itu, bukan hanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar, norma peraturan perundang-undangan pun diterobos secara kasatmata. Hingga saat ini, kasus Century jadi warisan perkara yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum, baik KPK, Polri maupun kejaksaan, untuk bersama-sama menuntaskan kasus itu sampai pada akar masalahnya. Kasus Century tak boleh hanya dibiarkan menjadi tragedi dunia perbankan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar yang tak pernah dituntaskan.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Kasus skandal dana talangan Bank Century hingga kini tak pernah bergerak lebih jauh lagi untuk sampai pada dalang di balik pemberian dana talangan terhadap bank tersebut. Permasalahan Century muncul sejak akuisisi-merger yang tak dilakukan berdasarkan persyaratan dan UU yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak pencucian uang oleh pengurus bank. Pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) ke Century merupakan ranah keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara mengingat sedemikian besar kerugian negara yang belum tuntas diselesaikan sebagai dampak kasus tersebut. Kasus Century selama ini dipersempit seakan-akan hanya ranah diskresi pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak sistemik sebagai akibat dampak kegagalan Bank Century. Memang benar sejumlah aktor terkait skandal Bank Century sudah dipidanakan, seperti Robert Tantular dan Budi Mulya. Namun, auktor intelektualis yang berada di balik skandal Century belum dipernah diproses secara hukum dengan tuntas. Sampai saat ini, skandal Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan. Bahkan, adanya aliran dana kepada sejumlah petinggi partai politik pernah disebutkan George Junus Aditjondro dalam bukunya, Cikeas Kian Menggurita, yang dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana PMS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Century. Pada 5 Desember 2008, LPS mengubah peraturan yang memungkinkan Century memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya Rp 2,201 triliun setelah sebelumnya sempat dikucurkan dana untuk biaya penanganan Century darisemula diperkirakan Rp 632 miliar naik jadi Rp 2,77 triliun. Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI. Perubahan asumsi dan kebijakan untuk Century itu selama ini menggunakan "benteng perlindungan" sebagai kebijakan diskresi. Dalam teori hukum administrasi negara, badan atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan diskresi. Diskresi disebut sebagai tindakan badan atau pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal terjadinya kondisi: kekosongan aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, ketidakjelasan norma hukum ataupun adanya norma hukum yang perlu interpretasi guna diterapkan dalam kondisi faktual. Diskresi tak boleh bertentangan dengan UU sebagai batas atasnya dan tak boleh melanggar kepentingan umum sebagai batas bawahnya. Batas antara sebuah diskresi dan penyalahgunaan wewenang sangat tipis dan hanya dibatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan dalam pemberian dana talangan Century itu sulit diklasifikasikan sebagai bentuk kebijakan diskresi yang tepat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu alasan pokok untuk mengatakan ada penyalahgunaan diskresi dalam kebijakanbail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara kasatmata melanggar Peraturan BI (PBI). Berdasarkan PBI No 10/26/PBI/2008, FPJP diberikan kepada bank yang memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 persen. Padahal, CAR Century saat itu kurang dari 8 persen, yakni 2,35 persen. Lalu, pada 14 November 2008, BI mengubah aturan, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 persen jadi CAR positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -3,53 persen. Dalam kasus itu, bukan hanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar, norma peraturan perundang-undangan pun diterobos secara kasatmata. Hingga saat ini, kasus Century jadi warisan perkara yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum, baik KPK, Polri maupun kejaksaan, untuk bersama-sama menuntaskan kasus itu sampai pada akar masalahnya. Kasus Century tak boleh hanya dibiarkan menjadi tragedi dunia perbankan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar yang tak pernah dituntaskan.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap
Kasus skandal dana talangan Bank Century hingga kini tak pernah bergerak lebih jauh lagi untuk sampai pada dalang di balik pemberian dana talangan terhadap bank tersebut. Permasalahan Century muncul sejak akuisisi-merger yang tak dilakukan berdasarkan persyaratan dan UU yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak pencucian uang oleh pengurus bank. Pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) ke Century merupakan ranah keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara mengingat sedemikian besar kerugian negara yang belum tuntas diselesaikan sebagai dampak kasus tersebut. Kasus Century selama ini dipersempit seakan-akan hanya ranah diskresi pejabat pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak sistemik sebagai akibat dampak kegagalan Bank Century. Memang benar sejumlah aktor terkait skandal Bank Century sudah dipidanakan, seperti Robert Tantular dan Budi Mulya. Namun, auktor intelektualis yang berada di balik skandal Century belum dipernah diproses secara hukum dengan tuntas. Sampai saat ini, skandal Century masih dibayangi dugaan-dugaan dan banyak ditemukan kejanggalan. Bahkan, adanya aliran dana kepada sejumlah petinggi partai politik pernah disebutkan George Junus Aditjondro dalam bukunya, Cikeas Kian Menggurita, yang dicurigai banyak kalangan ada kaitannya dengan dana PMS dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Century. Pada 5 Desember 2008, LPS mengubah peraturan yang memungkinkan Century memperoleh tambahan PMS. LPS mengucurkan dana untuk kedua kalinya Rp 2,201 triliun setelah sebelumnya sempat dikucurkan dana untuk biaya penanganan Century darisemula diperkirakan Rp 632 miliar naik jadi Rp 2,77 triliun. Terdapat perubahan asumsi yang dilakukan BI. Perubahan asumsi dan kebijakan untuk Century itu selama ini menggunakan "benteng perlindungan" sebagai kebijakan diskresi. Dalam teori hukum administrasi negara, badan atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan diskresi. Diskresi disebut sebagai tindakan badan atau pejabat pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal terjadinya kondisi: kekosongan aturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, ketidakjelasan norma hukum ataupun adanya norma hukum yang perlu interpretasi guna diterapkan dalam kondisi faktual. Diskresi tak boleh bertentangan dengan UU sebagai batas atasnya dan tak boleh melanggar kepentingan umum sebagai batas bawahnya. Batas antara sebuah diskresi dan penyalahgunaan wewenang sangat tipis dan hanya dibatasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan dalam pemberian dana talangan Century itu sulit diklasifikasikan sebagai bentuk kebijakan diskresi yang tepat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu alasan pokok untuk mengatakan ada penyalahgunaan diskresi dalam kebijakanbail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara kasatmata melanggar Peraturan BI (PBI). Berdasarkan PBI No 10/26/PBI/2008, FPJP diberikan kepada bank yang memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8 persen. Padahal, CAR Century saat itu kurang dari 8 persen, yakni 2,35 persen. Lalu, pada 14 November 2008, BI mengubah aturan, yang intinya persyaratan FPJP dari semula CAR 8 persen jadi CAR positif. Saat dikucurkan, CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 adalah -3,53 persen. Dalam kasus itu, bukan hanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar, norma peraturan perundang-undangan pun diterobos secara kasatmata. Hingga saat ini, kasus Century jadi warisan perkara yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum, baik KPK, Polri maupun kejaksaan, untuk bersama-sama menuntaskan kasus itu sampai pada akar masalahnya. Kasus Century tak boleh hanya dibiarkan menjadi tragedi dunia perbankan yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar yang tak pernah dituntaskan.

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...