Sebut Akan Segera Diteken Jokowi, PKS Temui Polemik Besar Mengejutkan ini dalam UU Cipta Kerja

KONFRONTASI -   Undang Undang Cipta Kerja masih menjadi perbincangan panas di masyarakat sejak disahkannya pada Senin, 5 Oktober lalu.

Berbagai bentuk demonstrasi atas penolakan UU Ciptaker telah dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Namun demikian tidak dihiraukan oleh Jokowi terbukti dengan disebutkannya pihak Istana bahwa UU Cipta Kerja akan segera di tandatangani oleh Presiden.

Dilansir dari Warta Ekonomi, setelah ada 1 pasal yang hilang, naskah teranyar telah ada di meja Presiden Jokowi diketemukan terdapat ayat yang mengalami perubahan.

Naskah yang semula disetorkan DPR kepada Setneg untuk ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden. Setelah naskah UU Ciptaker masuk ke Setneg lalu dikirimkanlah ke PP Muhammadiyah dan MUI.

Disanalah ditemukannya masalah mulai dari perubahan jumlah halaman naskah hingga hilangnya Pasal 46. Setneg mengakui pasal tersebut dihapus dan DPR telah mengetahuinya pula.Diketahui ternyata bukan hanya masalah pasal yang hilang, tetapi juga terdapat perubahan redaksional pada salah satu ayat. Hal ini diketemukan oleh Suryadi Jaya Purnama sebagai Anggota dari DPR Fraksi PKS.

Surya mengatakan bahwa perubahan naskah UU dilakukan Segneg dari naskah 812 halaman menjadi 1.187 halaman ternyata bukan hanya mengubat format, tetapi juga substansinya. Bahkan terbukti ada 1 ayat yang berubah dalam UU tersebut.

Disebutkan bahwa ayat yang berubah ada di Pasal 50 angka 7 tentang Perumusan dan Kawasan Permukiman. Pada mulanya ayat tersebut berbunyi: “....keterbuangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah.”, kemudian berubah menjadi: “....keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Suryadi mengungkap bahwa perubahan ini telah mengubah substansi dari Undang Undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 50 UU Cipta Kerja Pasal 42 ayat 2 huruf e yang masuk kedalam pengaturan PP tidak hanya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dari perumahan tetapi juga jumlah keterbangunannya rumah dari total unit yang tersedia.

Suryadi menilai perubahan yang tampak sepele ini justru malah mengubah substansi karena pada awalnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) yakni implementasi ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Perubahan pasal ini menunjukkan bahwa angka keterbangunan perumahan sebesar 20 persen yang kemudian menjadi perhatian khusus karena akan diatur lebih lanjut di PP.Jimly Asshiddiqie sebagai mantan ketua MK menekankan dokumen UU yang dikirim DPR ke Presiden tidak boleh ada yang berubah lagi. Sebab, naskah tersebut akan menjadi UU setelah 30 hari disahkan oleh DPR.

Jimly menerangkan berbagai masalah yang muncul karena memang pemerintah dan DPR tidak terbuka dalam pembuatan UU tersebut.

Ia mengingatkan kalau akan memutus sesuatu atas kepentingan umum maka harus dilakukan dengan terbuka dan penting adanya partisipasi publik bahkan jaring aspirasi.

Lucius Karus sebagai Peneliti Forum masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengatakan pengajuan revisi oleh kementerian Setneg sudah disahkan oleh DPR dan merupakan tanda regulasi tersebut ada yang terselubung.

Baik dari substansi, proses pembahasan, bahkan pengesahan.

Hingga hari kemarin belum ada pihak Istana yang menanggapi soal perubahan ayat tersebut. Sebelumnya Mensesneg Pratikno telah memastikan tidak ada perubahan substansi dari UU Cipta Kerja yang di sahkan DPR dan diserahkan ke Istana.Kemudian Dini Purwono selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum mengatakan bahwa Presiden akan segera menandatangani UU Cipta Kerja.

“Proses Cleansing dari Setneg sudah selesai,” ujar Dini pada 24 Oktober 2020 kemarin.

Setelah mendapat tanda tangan dari Presiden maka UU Cipta Kerja akan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara.

Hal serupa juga dikatakan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dimana pemerintah tidak lama lagi segera mengundangkan UU Cipta Kerja.

“Tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa saat ditandatangani oleh Presiden segera diundangkan dalam lembar negara,” kata Moeldoko pada Rabu, 21 Oktober 2020. (Jft/REPELITA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...