27 June 2019

Saling Serang Isu, Siapa jadi Kompor?

KONFRONTASI -  Ngeri-ngeri sedap memang fanatisme di Pemilihan Presiden 2019 ini. Kenapa disebut ngeri-ngeri sedap, karena beda pilihan sekarang berujung maut, seperti kejadian di Sampang, Madura. Bagi orang awam mungkin itu sepele. Hanya gegara status di Facebook soal Pilpres 2019, nyawa urusannya.

Ini menjadi peristiwa yang memilukan bagi bangsa Indonesia. Karena status di Facebooksoal Pilpres 2019 bisa-bisa nyawa melayang. Peristiwa yang terjadi ini hanya sekelumit yang tampak di permukaan. Padahal, masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak terekam oleh rekam jejak digital. 

Entah apa yang terjadi. Apa ini terjadi karena banyaknya isu yang digoreng di Pilpres 2019, sehingga mereka termakan dengan isu-isu yang sengaja digoreng oleh para buzzer kedua kandiat yang bertarung di Pilpres 2019 ini.

Yang pasti fenomena ini adalah fakta di lapangan, bukan khiasan semata untuk menerbar isu yang pada akhirnya berujung kegaduhan. Berdasarkan penelusuran tim redaksi Aktual.com ada ratusan bahkan ribuan isu yang tersebar di dunia maya. Bahkan dikehidupan sehari-hari.

Penyebaran isu hoax sebenanya bukan barang baru. Mungkin ini terjadi sudah 3-5 tahun lalu, dimana ketika pemilihan presiden 2014. Ketika itu calonnya sama yakni rival Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tahun 2014 silam, bagi yang belum melek kecanggihan akun-akun tentunya akan tercengang, kenapa? karena mereka (buzzer) merupakan alat untuk melancarkan propaganda dan mempengaruhi publik dalam mencermati perpolitikan di Indonesia.

Misal, salah satu media asing di Inggris, The Guardian ketika itu berhasil mengungkap permainan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memiliki buzzer. Kepemilikian buzzer oleh Ahok tentunya bukan tanpa memiliki tujuan. Itu merupakan salah satu cara untuk merengkuh tujuan Ahok dalam berkiprah di dunia perpolitikan Indonesia.

The Guardian ketika itu menyebutnya, ‘Tim Buzzer’ adalah bagian dari politik yang sedang berkembang, membantu memecah belah agama dan rasial. Terlebih, mereka benar-benar berhasil lolos dan sukses dengan kerja ini.

The Guardian mewawancarai salah satu operator. Dia (operator) memiliki sejumlah akun palsunya dengan melandasi pada garis-garis kemanusiaan. Bercampur di antara aliran pos-pos politik, yang dibalut dengan foto wanita muda, tapi semuanya itu merupukan foto palsu (fake).

Sejumlah akun palsu ini memang bekerja untuk menyebarkan isu fitnah, kebencian dan SARA, yang dengan mudah dimakan oleh berbagai akun tiruan lainnya. Tapi, akun palsu ini, bukan untuk bersenang-senang, melainkan mereka melakukan “perang” secara politik melalui media sosial.

“Mereka mengatakan kepada kami bahwa Anda harus memiliki lima akun Facebook, lima akun Twitter, dan satu Instagram,” katanya salah satu operator kepada Guardian kala itu.

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat di antara lima pengguna Twitterdan Facebook teratas secara global. Mungkin saat ini, peringkat itu bisa saja berubah. Terlebih, teknologi medsos di Indonesia terus berkembang.

Kerja para buzzer saat ini tentunya menjadi ladang mencari rezeki bagi mereka untuk menghidupi keluarganya. Dengan bayaran, maka kehidupan mereka bisa terjamin selama mereka diberdayakan. Terlebih bayaran mereka berpaeratif, ada yang sampai Rp20 juta.

Berdasarkan penelitian tentang industri buzzer di Indonesia, peneliti dari Pusat Penelitian Inovasi dan Kebijakan (CIPG) mengungkapkan, semua kandidat dalam pemilihan Jakarta 2017 silam nyaris menggunakan tim buzzer dan setidaknya satu dari lawan Ahok dengan terampil menciptakan “ratusan bot” yang terhubung untuk mendukung portal web.

Meski demikian, tim kampanye Anies Baswedan yang ketika itu menjadi lawan Ahok menolak menggunakan akun palsu atau bot. Sedangkan salah satu juru bicara tim dari Agus Harimurti Yudhoyono ketika itu mengatakan, mereka tidak pernah melanggar peraturan kampanye dengan menggunakan akun palsu.

Mereka berani menjelaskan untuk silakan ditelusuri siapa pihak yang memanfaatkan penggunaan akun palsu. Berdasarkan keterangan, peneliti menyebut tim buzzer beroperasi dengan cara yang sama seperti menyebarkan gosip ke publik.

“Ketika semua orang berbicara tentang hal yang sama Anda mungkin berpikir bahwa mungkin itu benar, mungkin ada beberapa manfaatnya. Di situlah letak dampaknya,” kata peneliti yang tak mau disebutkan namanya.

Di Indonesia, buzzer berbayar merupakan bukan barang baru. Tahun politik 2019 saja, baik petinggi negara maupun parpol menggunakan itu. Tidak ada seorang pun yang tahu jumlah pastinya yang menggunakan cara ini. Tetapi diyakini terdapat puluhan buzzer yang bekerja untuk pemerintah maupun melawan pemerintah.

Mereka mencoba mempengaruhi opini publik dengan berbagi propaganda dengan para pengikut mereka. Hal ini tentu saja bukan scenario kisah fiksi ilmiah distopia terbaru dari Hollywood. Hal ini merupakan kisah nyata dalam politik Indonesia tahun 2018, menjelang pemilihan presiden 2019 (Pilpres 2019)

Lawan Menggoreng

 

Sebut saja baru-baru ini, berita terkait dengan Prabowo Subianto yang mengomentari soal rencana pemindahan Kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem. Berita itu berakhir kontroversial.

Berdasarkan rekaman yang diputar, pernyataan Prabowo disimpulkan secara keliru sejumlah media dan menjadi perbincangan warga maya (netizen) di media sosial dan politikus.

Laman BBC pada 22 November 2018 misalnya. Media itu telah menerbitkan laporan berjudul: “Prabowo: Pemindahan kedutaan Australia ke Yerussalem bukan masalah untuk Indonesia”.

Sedangkan, laman Republika Online juga menurunkan laporan yang berjudul “Prabowo: Pemindahan Kedutaan Australia Bukan Masalah Bagi RI” pada Kamis 22 November 2018 pukul 22:19 WIB.

Kemudian, pada laman berita Viva News juga menerbitkan artikel dengan judul hampir senada: “Prabowo Tak Masalah Kedutaan Australia Pindah ke Yerusalem” pada Jumat 23 November 2018 pukul 04:15 WIB.

Bukan hanya media online dalam negeri, pernyataan Prabowo juga disimpulkan secara keliru oleh situs berita luar negeri Sydney Morning Herald (SHM). Dalam artikel yang dimuat pada Kamis 22 November 2018 SHM menerbitkan artikel berjudul: “Indonesian Presidential Candidate Says Jerusalem Move No Problem” yang dalam bahasa Indonesia berarti “Calon Presiden Indonesia Mengatakan Pemindahan ke Yerussalem Bukan Masalah.”

Dari sejumlah rentetan kekiliruan di atas bisa disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh lawan dalam politik, akan menjadi sajian yang berbeda oleh lawan. Hal tersebut pun langsung disambar oleh kubu buzzer pro Jokowi dan PDI-P.

Mis informasi media dalam mengutip pernyataan Prabowo dengan cepat direspons warga maya anti Prabowo. Ramai-ramai mereka menuliskan dan menyebarkan tagar #PrabowoAntekZionis.

Seperti tak mau kehilangn momentum, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebarkan rilis atau pernyataan pers ke media dengan tendensi menyudutkan Prabowo.

Melalui rilis berjudul: “PDIP: Pernyataan Prabowo Setuju Pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem, Ahistoris”, Hasto mengkritik keras Prabowo.
“Pak Prabowo tidak hormati hukum internasional dan sikap kemerdekaan hak segala bangsa,” demikian pembukaan rilis Hasto.

Hasto kemudian mengatakan PDI Perjuangan sangat terkejut dengan sikap Prabowo yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem. Sebab menurut Hasto, Prabowo mestinya memahami hukum internasional bahwa Yerusalem berstatus quo.

Selain itu Indonesia juga mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi “Dengan demikian sikap Pak Prabowo tersebut ahistoris,” ujar Hasto.

Sikap Prabowo, kata Hasto, kontradiktif dengan retorika yang dibangun selama ini. Namun Hasto tak mencontohkan retorika Prabowo yang ia maksud. Selanjutnya ia menuding pernyataan Prabowo dimaksudkan untuk meraih dukungan pihak-pihak tertentu.

“Jangan gadaikan kebijakan politik luar negeri untuk kepentingan sempit,” tutup Hasto.
Meski demikian, PDI-P dan kubu yang tak mendukung Prabowo tak melakukan klarifikasi. Padahal sejumlah media telah menganulir itu.

Keliru dan Direvisi

Kekeliruan dalam menyimpulkan pernyataan Prabowo bermula dari kesalahan mengutip pernyataan Prabowo. Dalam sesi wawancara dengan wartawan usai menjadi pembicara di acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 21 November 2018 lalu, Prabowo ditanyai dua buah pertanyaan dalam bahasa Inggris.

Pertama, apa pendapat Prabowo tentang dukungan Australia atas rencana Amerika Serikat membangun pelabuhan militerdi Papua Nugini. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapannya soal rencana Australia memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerussalem.

Nah, untuk pertanyaan pertama, Prabowo menjawab dalam bahasa Inggris dengan: “PNG sangat dekat dengan Australia secara tradisional. Jadi itu urusan Australia dan PNG dan AS. Saya tidak melihat itu menjadi masalah bagi Indonesia,” demikian jawaban pertama Prabowo.

Kemudian untuk pertanyaan kedua yang terkait pemindahan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerussalem Prabowo menjawab dalam bahasa Inggris dengan:

“Untuk pemindahan kedutaan, saya belum membaca soal keputusan Australia memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kita sebagai pendukung Palestina, kita tentu punya pendapat sendiri, tapi Australia juga merupakan negara independen dan berdaulat, maka kita harus menghormati kedaulatan mereka,” demikian pernyataan Prabowo.

Dari jawaban itu tampak ada dua konteks jawaban yang disampaikan yakni pertama, dia tidak melihat ada masalah bagi Indonesia atas dukungan Australia terkait rencana Amerika Serikat membangun pelabuhan militer di Papua Nugini.

Kemudian, konteks kedua, Prabowo menyatakan dirinya mendukung Palestina. Namun di sisi lain rencana Australia memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerussalem merupakan hak Australia sebagai negara berdaulat.

Tetapi, sejumlah media sebagaimana dikutip di atas mencampur adukan pernyataan Prabowo yang tidak mempermasalahkan dukungan Australia atas rencana Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Papua Nugini dengan pernyataan Prabowo bahwa pemindahaan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerussalem merupakan hak Australia sebagai negara berdaulat.

Sejumlah media yang melakukan kekeliruan dalam menyimpulkan pernyataan Prabowo telah merevisi judul berita mereka. BBC misalnya mengganti judul “Prabowo: Pemindahan kedutaan Australia ke Yerussalem bukan masalah untuk Indonesia” menjadi “Pemindahan kedutaan ke Yerusalem, Prabowo hormati kedaulatan Australia”.

Selanjutnya SMH yang semula menulis judul: ” “Indonesian Presidential Candidate Says Jerusalem Move No Problem” diubah menjadi “Presidential candidate says Indonesia should respect Australian sovereignty on embassy move”.

Itu, merupakan salah satu peristiwa yang bisa saja dilakukan oleh setiap lawan dalam perpolitikan. “Menggoreng” isu mungkin bagi setiap lawan lumrah dilakukan, karena bagaimanpun dalam berpolitik halal melakukan segala cara.

Kubu Prabowo Dituding jadi “Kompor”

Masalah demi masalah itu tentunya bukan tanpa sebab, karena bagaimanapun setiap ucapan dan peritiwa menjadi perhatian lawan. Karena bagaimanpun, itu semua jadi perhatian untuk kemudian dijadikan target operasi menggiling isu.

Capres Jokowi misalnya, menyebut soal banyaknya ‘kompor’ yang memanasi kontestasi Pilpres 2019. Makna ‘kompor’ menurut timsesnya, yakni kalimat yang kerap diutarakan oleh lawan Jokowi yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seperti yang disampaikan politikus Golkar TB Ace Hasan Syadily

“Sekarang pertanyaannya siapa yang memulai kompor-kompor itu. Kita tahu bahwa yang melempar Indonesia bubar 2030, kemudian 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan, kemudian kita juga mendengar tempe setipis ATM dan narasi-narasi pesimisme yang dilemparkan oleh sebelah,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.

Ace menuding, selama ini justru kubu Prabowo-Sandi yang sering menakut-nakuti rakyat. Mulai dari membangun narasi tempe setipis ATM atau narasi pesimisme lainnya. Narasi-narasi seperti itu, tuding dia, sesungguhnya mengompori rakyat Indonesia untuk bersikap pesimis.

“Padahal kita ingin Indonesia ini maju dengan cara bagaimana kita menampilkan atau menawarkan gagasan-gagasan yang memang dinilai oleh masyarakat justru bisa menyelesaikan problem yang dihadapi Indonesia,” kata dia.

Kubu Jokowi-Ma’ruf, klaim dia yang sering melemparkan narasi pesimisme. Dia mengklaim kubunya selalu mengedepankan narasi-narasi positif kepada masyarakat.

“Saya ingin pertegas bahwa justru kami yang selalu mengedepankan optimisme di dalam membangun Indonesia, kami menawarkan berbagai program yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia,” ucapnya.

Tudingan Dibalas Tudingan

Semua pihak yang ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, tentunya punya hak, pembelaan, klaim, tudingan. Termasuk punya hak dalam menyampaikan pendapat, selagi itu memiliki data yang akurat.

Meski demikian, ini menjadi menarik, karena kedua belah pihak saling menuding soal “menggoreng ucapan”. Misal yang disampaikan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade bahwa kubu calon presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap menggoreng ucapan Prabowo sehingga sejumlah ucapan Prabowo ramai diperbincangkan.

Menurut dia, ucapan-ucapan calon presiden Prabowo tidak salah, tidak blunder. “Menurut saya ucapan Pak Prabowo tidak blunder, tapi digoreng sedemikian rupa,” ujar Andre dihubungi Sabtu, 24 November 2018.

Yang menggoreng ucapan Prabowo, kata Andre, kubu sebelah, yakni kubu Jokowi – Ma’ruf Amin. “Pekan lalu bilang sontoloyo, genderuwo bahkan bilang bos besarnya mau nabok orang.”

Beberapa ucapan Prabowo saat kampanye dianggap blunder oleh sejumlah pihak. Soal tampang Boyolali, misalnya. Ledekan Prabowo itu bermaksud mencandai sistem perekonomian Indonesia yang menurut kubunya makin bobrok. Gara-gara ujaran itu, Prabowo diprotes Forum Boyolali Bermartabat.

Mereka menggelar aksi Save Tampang Boyolali pada Ahad, 4 November 2018. Soal tampang Boyolali, kata Andre, Prabowo tidak bermaksud menyindir. Andre mengatakan itu merupakan ungkapan candaan kepada para pendukungnya.

Selain tampang Boyolali, ada pula ucapan Prabowo yang diprotes yakni soal pengojek. Menurut Andre, Prabowo sebenarnya tengah menjelaskan soal minimnya lapangan kerja hingga membuat masyarakat banting stir menjadi pengojek. “Tapi itu dipolitisir.”

Andre mengklaim Prabowo adalah pihak yang paling perhatian terhadap pengojek. Prabowo, kata dia, telah menandatangani kontrak politik yang isinya akan membuat peraturan pemerintah soal ojek. Dia mengatakan PP itu nantinya akan memberi jaminan hukum kepada para pengojek.

“Jadi lebih konkret Prabowo – Sandiaga dibanding Jokowi – Ma’ruf.”

Entah ini terjadi karena apa, yang pasti publik saat ini tengah disuguhkan politik saling tuding yang dilakukan oleh kedua calon. Apa yang disampikan kubu Prabowo tentunya dalam perpolitikan hanya sebagai umpan. Ibarat memancing, kubu Prabowo tahu resepnya bila ingin memancing ikan yang besar-besar. Begitu juga dari kubu Jokowi-Maruf. (Jft/Aktual)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...