RSN Minta DPR RI Segera Membentuk Pansus Terkait Potensi Kerugian Kredit Ekspor yang Mencapai Rp 30 Triliun

KONFRONTASI -  Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Ranaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) meminta agar DPR RI segera membentuk Pansus atas dugaan kerugian uang negara oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bisa mencapai angka Rp 30 triliun.

Menurut Rahman dari informasi yang diketahui APT2PHI, bahwa Selasa (10/12) siang ini, Komisi XI DPR mengundang Shytia Rusli Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan pertemuan dengar pendapat.

“Kenapa baru sekarang dilakukan ya, terlihat terkesan DPR lamban merespon atas skandal jumbo kerugian kredit ekspor ini. Shytia Rusli adalah orang kepercayaan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati). Seingat saya dulu ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, oleh BPK mengumumkan kerugian keuangan negara yang dikemplang Bank Century mencapai Rp 7,4 triliun, dan ketika itu DPR langsung membentuk Pansus,” ungkap Rahman kepada inspiratormedia.id, melalui telepon seluler, Selasa (10/12).

Lanjut dia, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan kerugian LPEI akibat kredit macet mencapai Rp 16,7 triliun.

“Tetapi kenapa hingga saat ini belum terdengar adanya pembentukan Pansus oleh DPR ?,” tanya Rahman.

Oleh karena itu Ketua Umum organisasi berhimpunnya para petani, nelayan, peternak dan pedagang pangan Indonesia ini berharap agar dengar pendapat siang hari ini antara Komisi XI DPR dengan Dirut LPEI dapat mengusulkan untuk segera dibentuknya Pansus atas kerugian uang negara oleh LPEI.

“Potensi kerugian uang negara dari Rp 16,7 triliun bisa meningkat mencapai hingga berjumlah Rp 30 triliun. Oleh karenanya saya berharap agar Presiden Joko Widodo punya perhatian khusus untuk mengusutnya. Karena saya menduga ada tangan afiliasi elit penguasa tertentu yang terlibat,” tegas dia.

Menurut Rahman, yang agak janggal dalam kasus ini kenapa Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung memerintahkan Audit Forensik tetapi kenapa justru yang ditunjuk adalah Konsultan Finansial Asing Enerst & Young dan Price Waterhouse Cooper.

“Dan mengapa auditnya bukan dilakukan BPK saja. Karena audit forensik adalah upaya memperdalam audit yang sudah dilakukan. Untuk itu apabila audit dilakukan oleh BPK, mungkin  akan lebih cepat dan komprehensif karena sudah memiliki basis data,” pungkas pria asal pulau Adonara NTT itu.(Jft/InspiratorMedia)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...