Ridwan Kamil Terbitkan Pergub Kawasan Bandung Utara Januari 2020, Bangunan Tanpa Rekomendasi Disasar

KONFRONTASI -   Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera menerbitkan Peraturan Gubernur terkait perizinan di Kawasan Bandung Utara yang harus menyertakan rekomendasi gubernur.

Selama ini, di lapangan, pemerintah daerah kota/kabupaten salah menafsirkan rekomendasi gubernur tersebut.

Mereka masih mengizinkan pembangunan di KBU tanpa rekomendasi gubernur.

"Jadi, soal rekomendasi ini multitafsir, dipikirnya ini rekomendasi sama dengan saran jadi bisa diabaikan," ujar Ridwan Kamil pada Forum Pemimpin Redaksi Media di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Soebroto, Kota Bandung, Jumat 6 Desember 2019.

Menurut dia, pada Pergub yang akan dirilis Januari 2020 nanti, dia akan tegas membatalkan perizinan di KBU jika tidak mengantongi rekomendasi gubernur.

"Barang siapa yang tidak ada rekomendasi gubernurnya, maka izinnya batal," Kata Ridwan Kamil.

 

Gambar mungkin berisi: gunung, luar ruangan dan alam
LAHAN pertanian memenuhi sebagian besar Kawasan Bandung Utara (KBU) yang semula merupakan kawasan resapan, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 10 Oktober 2019. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mencatat, dari total luas KBU yang mencapai 40.000 hektare, sekitar 70 persen diantaranya telah beralih fungsi sehingga berpotensi mengakibatkan berbagai macam bencana seperti banjir bandang, serta longsor di Kota Bandung.*/ANTARA

Saat ini, menurut Ridwan Kamil, perubahan masih dalam tahap pembahasan detail, agar peraturan di Perda KBU tidak multitafsir lagi.

Terkait dengan daerah yang mengizinkan pembangunan di KBU tanpa mengindahkan rekomendasi gubernur, Ridwan Kamil menegaskan, dia tidak akan menegur mereka.

Pasalnya, hal ini bersifat kolegial. Namun, dengan terbitnya Pergub, dia ingin Pergub disosialisasikan dengan benar sehingga aturan dapat ditegakkan ke depannya.

"Yang kedua (terkait perizinan KBU) kami meminta daerah jangan pake izin sebagai sumber pendapatan tapi pengendalian," tutur dia.

Selebihnyanya, Pemprov Jabar terus berupaya mengatasi permasalahan lingkungan terutama lahan kritis yang ada di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Lahan kritis di sejumlah titik KBU tersebut dinilai sebagai penyebab banjir di sejumlah daerah di Cekungan Bandung.

Untuk itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia sudah membahas upaya pemulihan KBU bersama dinas dan pemda terkait, salah satunya membentuk Badan Otoritas Cekungan Bandung.

"Kami menyusun Badan Otoritas Cekungan Bandung, sekarang sedang dibentuk. Di situlah nanti pengaturan KBU punya tim yang tegas," ucap Ridwan Kamil.

Akan tetapi, kata dia, sebelum menjadi badan otorita, dia akan membentuk desk KBU. Setiap ada isu besar tim khsusus masalah akan menuntaskan jadi tidak banyak pintu lagu.
"Desk KBU ini cikal bakal badan otorita, unit kerja khsusus bahas KBU ini supaya tidak paandel-andel," ujar dia.

Ridwan Kamil pun akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum karena KBU berada di bawah ranah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Penegakan hukum di KBU yang selama ini dirasa kurang maksimal akan dilaksanakan dengan lebih tegas oleh Satgas Citarum Harum.

"KBU juga masuk ranah anak DAS Citarum, maka nanti dalam penegakan hukum akan dilibatkan juga TNI sebagai bagian dari program Citarum Harum," tutur dia.

Pemda Provinsi Jabar akan mencanangkan program penanaman 25 juta pohon produktif di Jabar mulai awal Januari 2020, termasuk di lahan kritis KBU.

Khusus untuk KBU, program akan dilakukan lebih awal yakni pada Senin 9 Desember 2019 dengan menanam sebanyak 6.000 pohon di titik-titik yang dinilai menjadi penyebab banjir bandang.

"Kami sudah canangkan program 25 juta penanaman pohon di Januari 2020. Tapi mulai Senin besok (9 Desember 2019) 6.000 pohon produktif akan ditanam dulu di KBU. Senin itu akan ditanam dulu di lahan-lahan kritis atau di area yang dulu sempat jadi terduga sumber banjir di Cicaheum," ujarnya.(Jft/PR)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...