Rezim Jokowi-JK Dikuasai Kelompok-kelompok Kepentingan, ungkap Advokat Teuku Syahrul Ansari

KONFRONTASI- Rezim Jokowi-JK  dikendalkan dan dikuasai kelompok-kelompok kepentingan,  makin lemah dan tidak  efektif karena dominasi serta tekanan kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bercokol di pemerintahan dan di luar pemerintahan dengan jaringan mafia yang canggih dan  luar biasa. Saya mendapat masukan dan info semua itu dari para aktor bisnis, politik dan  civil society yang prihatin dengan kondisi Indonesia. Demikian pandangan Teuku Syahrul Ansari, advokat dan peneliti hukum serta politik lulusan pasca sarjana FH UI .

Syahrul Ansari, Kandidat Dokor FH Undip itu, mengungkapkan, civil society (masyarakat warga) tahun ini mendapat info dan menduga kuat bahwa Menkeu Sri Mulyani dan kelompoknya  melalui OJK dan korporasi asing yang dilobi, bekerja keras mengumpulkan dana untuk maju ke Pilpres 2019, juga Meneg BUMN Rini Soemarno dan kelompoknya  mengumpulkan dana untuk dukung Jokowi ke Pilpres  mendatang, juga kelompok  Budi Gunawan/Megawati PDIP, Surya Paloh dan grup bisnisnya, para Taipan seperti Tommy Winata, James Riadi/Lippo, Anthoni Salim?Salim Group, Sukanto Tanoto, Eka Tjipta, Jan Darmadi, Rusdi Kirana/Lion  Air dan semua taipan, juga pendukung Titio Karnavian pun menyiapkan serupa. ‘’Saya mendapat laporan dari masyarakat warga (civil society), termasuk di dalamnya  aktivis pergerakan tentang semua itu. Lalu dimana peran, kehadiran dan  kekuatan Negara untuk rakyat? Siapa sebenarnya yang memimpin Negara? Jokowi sangat lemah karena tunduk pada kelompok-kelompok kepentingan yang ada. Kita tak punya pemimpin nasional, kecuali sekedar petuga partai dan pelayan kelompok kepentingan,’’ kata Ansari.

Laporan TEMPO mengungkap Rini Soemarno terjerat kasus Pelindo dengan RJ Lino, laporan medsos mengungkap  kelompok Sri Mulyani yang bermain menggalang dana menuju Pilpres dan melayani Neoliberalisme Bank Dunia/IMF, kelompok Setya Novanto dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga bermain menggalang dana. ''Mereka semua jadi kecurigaan publik dan Jokowi cuma bagi sepeda lari ke daerah/desa-desa, menjauh dari persoalan nyata, karena Jokowi tak mampu memimpin dan sekedar petugas parpol, bahkan dianggap warga dia sekedar perpanjangan tangan taipan taipan,'' katanya

 ‘’ Semua itu sudah jadi rahasia umum, di media sosial  dan media massa sudah terungkap betapa kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) sedang bermain di wilayah ekonomi-politik nasional, menggalang dana dan menyiapkan diri menuju pIlpres 2019. Akibatnya pembangunan SDM yang unggul dan pengembangan iptek tertinggal, anak-anak muda tak punya dana untuk riset iptek dan tak ada industrialisasi. Semua berpolitik demi politik, ambisi kekuasaan,’’ kata Ansari, pengamat yang juga mantan Ketua Badko HMI Jateng.

Ansari (Alon) prihatin bahwa ekonomi kain terpuruk dan daya beli rakyat ambruk  sementara para elite ekonomi dan politik memupuk modal, menggalang dana bersama kelompok kepentingannya. Jaringan mafioso sudah menggurita dan ini mengancam masa depan bangsa dan negara. '"Saya sangat prihatin dan cemas melihat itu semua. Bagaimana nasib rakyat ke depan? Bagaimana nasib ummat-ummat beragama ke depan? Siapa pemimpin yang tulus suci bagi mereka? Siapa pemimpin sejati kelak yang berjiwa patriot dan adil bijaksana demi NKRI ?

Di watu lalu, Aktivis Anti Korupsi dan Tim Kuasa Hukum Jokowi JK, Todung Mulya Lubis, menjelaskan, ‎'kelompok kepentingan' merupakan akar persoalan ekonomi yang mengakibatkan Indonesia tidak bisa berdikari. Persoalan mafia migas dan energi, misalnya,  bukan soal perjanjian bagi hasil dengan kontraktor asing, bukan soal cost recovery. Persoalan mafia migas  dan energi  yang aktual yang dihadapi adalah oil trading  dan  energy yang dimonopoli oleh mafia dekat dengan lingkar kekuasaan. Monopoli mafia inilah yg menggerus APBN dan memberatkan subsidi serta memumpuk kekuatan politiknya. Dikatakan, saat ini ‎publik pun paham, siapa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan bagi Jokowi.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...