15 December 2019

Respon untuk Mendagri: Perlukah Pilkada DIkembalikan ke DPRD? Ini Pandangan Seorang Mantan Menkeu

KONFRONTASI- Mendagri Tito Karnavian ingin melakukan kajian ilmiah dan mendalami apakah pilkada perlu dikembalikan ke DPRD. Gagasan ini sebenarnya sudah pernah di lontarkan oleh Presiden SBY dan kemudian bersama dg DPR masa itu, di putuskan bahwa pilkada kembali oleh DPRD yg dituangkan dalam UU. Sayangnya setelah itu, SBY berubah sikap dengan menerbitkan Perpu membatalkan Undang undang yang baru saja di setujui. 
Mendagri Tito mengatakan bahwa kajian ilmiah itu perlu dilakukan setelah pilkada langsung dilakukan selama 20tahun.

Oleh Fuad Bawazier, Pembina Gerindra dan Mantan Menkeu 

Selain itu karena besarnya sosial atau political cost dari pilkada langsung. Meskipun ini gagasan ilmiah, yg bisa dilaksanakan oleh siapa saja termasuk LIPI, NGO, dll dan karena itu harus didukung untuk memantapkan suatu kebijakan, tapi sikap pro-cont segera muncul. Biasa dalam suatu negara demokrasi. Seorang mantan Anggota KPU misalnya, langsung saja menentang gagasan ini dengan alasan pilkada tidak langsung sarat korupsi di DPRD.  Dalam pikiran saya, pilkada tidak langsung juga ditengarai korupsinya lebih luas dan besar lagi termasuk di KPU, Bawaslu, di parpol, di masyarakat dll. Yang pasti pembebanan pada APBN-APBDnya lebih besar, lebih memberatkan.

Tito juga prihatin dengan mahalnya ongkos pilkada langsung yang mengakibatkan banyaknya kepala daerah korupsi dan masuk penjara. Saya kira wajar saja bila mereka yang sudah menikmati kue atau berkah dari pilkada langsung akan serta merta (tanpa kajian) menentang pilkada oleh DPRD. Argumentasinya ada yang lucu juga mengatakan itu suatu “kemunduran”. Argumentasi non objektip atau asal buny,  entah apa maknanya. Presiden Jokowi yang karirnya meroket dari pilkada langsung, serta merta juga menolak gagasan pilkada kembali oleh DPRD. Sikap Jokowipun bisa kita maklumi karena beliau produk pilkada langsung. Jadi mungkin saja subjektif meski itu juga sah. 

Saya sendiri salut dg gagasan Mendagri ini. Karena menata negeri besar ini penuh tantangan. Tapi dengan membandingkan pelaksanaan kedua sistem pilkada, langsung atau melalui DPRD, para politisi di pemerintahan maupun di DPR seharusnya membebaskan diri dari kepentingan maupun keuntungan pribadi. Putusan harus didasari kajian ilmiah dan komprehensif. Jangan main feeling serta merta, apalagi bila kedudukannya menentukan. 
Saya sendiri lebih memprihatinkan  pada besarnya ongkos pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang amat memberatkan anggaran negara, Sementara kualitasnya atau hasilnya,- kasat mata,— jelek dan menurun. Banyak yang berakhir di penjara sebagai koruptor. Dalam teori ekonomi, ada yang janggal, yaitu harganya (ongkosnya)  semakin mahal tapi barang atau hasilnya semakin jelek. So pak Tito, kami salut dg gagasan berani anda. Perubahan itu bukan kemunduran. Kajian anda pastilah didukung mereka yang bebas kepentingan. 


Dr  Fuad Bawazier, Pembina Gerindra dan Mantan Menkeu 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...