2 April 2020

PPP Ribut Lagi: Menteri Yasonna Melawan Hukum

KONFRONTASI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly untuk memperpanjang kepengurusan hasil muktamar Bandung merupakan tindakan melawan hukum, lantaran melawan putusan Mahkamah Agung (MA) soal sengketa PPP.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan,  Menteri Yasonna seharusnya menuntut dirinya sendiri karena kebijakan memerpanjang muktamar Bandung melawan hukum.

"Menkumham harus menuntut dirinya sendiri, melalui Dirjen AHU, karena menkumham melakukan perbuatan melawan hukum,” tutur Djan dalam keterangan resminya, Rabu (17/2).

Mantan Menteri Perumahan Rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melanjutkan, dalam sengketa PPP di MA dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, muktamar Bandung dan Surabaya sudah dinyatakan tidak sah. Muktamar yang sah adalah muktamar yang dilaksanakan di Jakarta.

"Di keputusan MA pada sengketa partai di PN Jakarta Pusat menyatakan muktamar Surabaya tidak sah, muktamar bandung tidak sah, muktamar Jakarta muktamar yang sah,” tegas Djan.

Putusan itu termuat dalam Putusan MA RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Isinya, telah menolak permohonan penggugat asal (Wakil Kamal) untuk kembali ke muktamar Bandung dan menyatakan muktamar Jakarta adalah kepengurusan PPP yang sah.

Seperti diketahui, hasil muktamar Jakarta telah memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum bersama Achmad Dimyati Natakusumah sebagai Sekretaris Jenderal.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...