21 June 2018

Pimpinan DPR Desak Penyidikan Novanto Disetop, KPK Menolak

KONFRONTASI -    PIMPINAN DPR meminta KPK menghentikan sementara proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Setya Novanto selama proses praperadilan berlangsung. Salah satu rujukan kasus yang diyakini memiliki pola yang sama ialah kasus praperadilan Komjen Budi Gunawan pada Januari 2015.

Permintaan tersebut disampaikan kepada KPK melalui surat pernyataan sikap yang diantarkan oleh Kepala Biro Pimpinan Kesekjenan DPR Hani Tahapari.

"Poin penting sebagai bahan pertimbangan lainnya KPK ialah proses praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan pada Januari 2015. Saat itu semua pihak, termasuk KPK, mau menahan diri, mau menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan," ujar Hani saat ditemui pewarta di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9).

Berdasarkan hal itu pimpinan DPR meminta KPK untuk menghormati proses hukum dari prapradilan yang sedang berjalan. Dengan kata lain KPK diminta menunda pemeriksaan terhadap Novanto sebab sedang berproses praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Setya Novanto sebagai warga masyarakat menghormati proses hukum dan akan selalu taat atas proses itu. Dan saudara Setya Novanto memohon kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut dengan penundaan pemeriksaan pemanggilan saudara Setya Novanto," terang Hani.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi tersebut. Namun jika memang benar ada surat yang dilayangkan ke KPK maka akan dipelajari terlebih dahulu oleh KPK.

Terkait penghentian pemanggilan sementara Novanto, Febri menekankan KPK dalam melakukan seluruh tindakannya, khususnya dalam bidang penindakan, selalu mengacu dan berpedoman sesuai dengan aturan di dalam KUHAP, UU TPK, dan UU KPK 30 tahun 2002.

Oleh sebab itu Febri menekankan pihaknya tetap akan menjalankan proses pemeriksaan dan penyidikan kasus KTP-E, termasuk untuk tersangka Novanto, akan terus dilakukan secara paralel dengn proses praperadilan Novanto yang juga dihadapi oleh KPK.

"Secara umum penangan perkara itu harus didasarkan kepada UU yang berlaku, dan tidak ada satu aturan pun baik itu di KUHAP, UU KPK atau UU Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penegak hukum menghentikan penanganan perkara di tingkat penyidikan ketika praperadilan dilakukan," terang Febri.

Bahkan, menurut Febri pihak KPK rencananya tetap akan melakukan pemanggilan kedua kepada Novanto setelah pada pemanggilan pertama kemarin tidak dapat hadir karena sakit. Rencananya pemanggilan kedua nanti akan dilakukan pada minggu ketiga September yang berbarengan dengan sidang praperadilan Novanto pada 20 November. (X-12)****MEDIA INDONESIA

Category: 
Loading...