23 February 2019

Pilpres 2019, Penegakan HAM dan Demokrasi, pandangan Radhar Tribaskoro

KONFRONTASI- Penegakkan HAM dan Demokrasi: Pokok pokok pikiran Radhar Tribaskoro, Aktivis Gerakan Mahasiswa Bandung dalam diskusi Sriwijaya Centre, Kebayoran Baru Jakarta Rabu (16/1).

Fakya yang ada adalah:: 

1. Partai politik Indonesia dikuasai oleh keluarga/klan/oligarki. Oligarki mengelola partai seperti CV atau PT milik sendiri. Mereka membiayai partai sekaligus menjadikannya sebagai “bisnis kekuasaan”. 
2. Partai politik yang identik dengan "kekuasaan yang berbisnis" melumpuhkan fungsi-fungsi politiknya sendiri, misal fungsi pendidikan politik, pendidikan kader dan seleksi kader pemimpin bangsa. Ratusan kader partai politik mulai dari anggota dewan kabupaten sampai ketua DPR telah menjadi terpidana korupsi. Partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik.


3. Karena lembaga-lembaga negara bergantung kepada partai politik sebagai sumber penyedia dan penyeleksi kepemimpinan maka kegagalan fungsional partai politik mengakibatkan kegagalan fungsional di lembaga politik (legislatif, eksekutif), hukum (yudikatif), semi-politik (birokrasi) bahkan non-politik (media dan masyarakat sipil). 

LIMA KEGAGALAN FUNGSIONAL PARTAI POLITIK
1. Kegagalan pendidikan politik warganegara. Tidak bisa dibantah, partai politik adalah pelaku utama dan penyebar praktek politik uang. Dengan politik uang itu partai politik mengajar warga negara memperjualbelikan hak demokrasi mereka. 
2. Kegagalan sistem seleksi calon pemimpin. Partai politik gagal melakukan proses seleksi calon pemimpin berkualitas. Kualitas calon adalah kriteria minor dibanding isi tasnya.
3. Kegagalan desain sistem pemilu. Partai politik gagal mendesain sistem pemilu yang mengunggulkan kualitas calon ketimbang isi tas calon. Sistem pemilu kita berbasis daerah pemilihan beranggota banyak (multimember district). Sistem ini menjadikan wilayah kampanye sangat luas, dan dengan sendirinya membikin biaya kampanye sangat mahal. Akibatnya sistem ini lebih mengunggulkan kandidat berkemampuan rendah berkantung tebal daripada kandidat berkemampuan tinggi tapi berkantung tipis.
4. Kegagalan sistem kepartaian. Sistem kepartaian memberi insentif terlalu besar untuk partai-partai kecil. Padahal Ideologi terlalu lemah untuk menyatukan, dan demokrasi bukan norma yang mengakar.  Akibatnya partai terlalu mudah pecah. Partai akan benar-bemar pecah bila ada kekuatan luar memasuki.
5. Kegagalan pembiayaan partai. Partai politik gagal melepaskan diri dari ketergantungan keuangan kepada segelintir elit partai. Hal ini menyebabkan kebijakan partai lebih didikte oleh kepentingan elit tersebut ketimbang kepentingan partai secara umum.

KESIMPULAN
1. Partai politik memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan. Kegagalan partai politik menimbulkan dampak strategis kepada negara.
2. Diantara kelima kegagalan di atas, faktor kelima yaitu kemandirian partai dapat menjadi faktor pengungkit (leverage factor). Dengan memperbaiki sistem pembiayaan partai maka partai politik dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya yang lain.
3. Usulan kami adalah pembiayaan partai politik oleh negara. Pembiayaan tersebut akan mencakup juga pembiayaan kampanye. Dengan demikian partai politik dapat melahirkan dan memperjuangkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...