Pertamina Rugi Rp11 Triliun, Kasus Sewa Gedung Luhut Diungkit Lagi

KONFRONTASI -   Rugi yang dicatatkan oleh Pertamina pada semester I tahun 2020 mengingatkan kembali atas kebijakan kontroversial Pertamina.

Salah satunya kebijakan Pertamina yang menyewa beberapa gedung yang salah satunya gedung milik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Sebagaimana diketahui, Pertamina ada di bawah koordinasi kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin LBP.

 
Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Jakarta, Fernando Emas mempertanyakan kesungguhan Menko Luhut mengurus pemerintahan.

“Apakah kesungguhan LBP membangun negara ini masih ada? Sebagai mantan prajurit TNI seharusnya jiwa patriot itu masih ada yang dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh LBP melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi,” kata dia.

Kalau memang naluri bisnis LBP yang masih mendominasi kebijakan yang diambil, saran Fernando, LBP sebaiknya mengambil sikap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dijabat saat ini.

“Akan lebih leluasa bagi LBP kalau beliau langsung mengurusi perusahaannya dan tidak terlibat lagi dalam pemerintahan.
Saya yakin masih banyak yang siap menggantikan LBP tanpa ada konflik kepentingan terhadap perusahaan yang dimilikinya ataupun orang-orang disekitarnya,” lanjut dia.

 
Seperti begawan ekonomi Rizal Ramli atau RR yang sebelumnya sempat menduduki posisi LBP, sebelum nomenklaturnya berubah dari Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Namun saya ragu RR masih bersedia masuk Kabinetnya Jokowi,” sambung Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia ini.

Pada masa sekarang ini, Fernando menambahkan, dimana pemerintah menghadapi persoalan yang sangat serius, semua para pejabat pemerintahan harus mengesampingkan kepentingan pribadi.

“Saat ini negara kita sedang “perang”, mari masing-masing pihak menunjukkan jiwa patriot yang mau berkorban untuk kepentingan bangsa,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan jika ditemukan dugaan korupsi dibalik sewa Gedung Sopo Del milik Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan, oleh PT Pertamina.

“Kalau KPK (bisa menyelidiki jika ada ) isu korupsinya kita hanya bisa masuk kesitu kita enggak bisa masuk diluar (isu korupsi) itu,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Lanjutnya, ia menjelaskan, KPK tidak dapat masuk jika hanya ditataran bagaimana proses lelang, bagaimana mekanisme hingga PT Pertamina bisa menunjuk gedung milik Luhut.

“Tapi di isu pencegahan masih bisa, nanti ada sejumlah rekomendasi (dari KPK) seperti apa rekomendasinya, KPK normatif saja, ya ikuti saja peraturannya (sewa menyewa),” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, menyatakan pemilihan Gedung Sopo Del milik Luhut ini sudah melalui beberapa tahap, seperti melewati tender dan pertimbangan harga sewa.

“Pemilihan ke Sopo Del itu sudah melalui tender, jadi tidak sembarangan, dan prosesnya sudah bertahun-tahun lalu. Kan karyawan yang pindah banyak, tidak cuma di Gedung Annex, tapi juga karyawan yang di Kwarnas, perlu ruang sangat banyak,” jelasnya.(Jft/KEDAIPENA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...