PDIP Getol Dorong RUU KKR, Ada Apa?

KONFRONTASI-Fraksi PDI Perjuangan akan terus mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Namun, ia menegaskan bahwa UU KKR itu bukan didasari untuk balas dendam terhadap pihak-pihak yang menjadi pelanggar hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Masinton pun menjamin bahwa nantinya UU KKR bukan untuk menyasar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, tidak ada persoalan antara partainya dengan Prabowo.

"Tidak ada motif dendam politik PDIP terhadap Prabowo saat PDIP mendorong penyelesaian pembahasan RUU KKR ini. Sejarah mencatat, Mega-Prabowo pernah berpasangan di Pilpres 2009," kata Masinton saat diskusi tentang RUU KKR di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (18/5).

Masinton menambahkan, tujuan partainya mendorong penyelesaian RUU KKR adalah demi  menegakkan kebenaran. Selain itu, PDIP juga berkomitmen untuk menjalin rekonsiliasi sesama anak bangsa.

"Makanya kita mengusulkan dugaan tindak kekerasan yang didorong penyelesaiannya terhadap kejadian yang terjadi sejak tahun 1965. Kenapa, karena saat itu terjadi proses menghilangkan hak-hak politik lawan politik dengan cara menghilangkan nyawa orang secara paksa," tegasnya.

Masinton menegaskan, hanya dengan RUU KKR maka  penyalahgunaan kewenangan kekuasaan di masa mendatang bisa dicegah. Selain itu, UU KKR juga akan mendorong pihak yang bersalah untuk iklhas mengakui kesalahan melalui pengadilan untuk kemudian mendapat pengampunan.

"RUU ini disesuaikan dengan kearifan bangsa ini. Semangatnya bukan mengorek luka lama apalagi balas dendam agar tidak ada lagi mempolitisir isu HAM di setiap peristiwa politik," pungkasnya.[mr/jpnn]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...