Parpol dan Gaduh isu Calon Menteri Jokowi Diminta Bayar Rp 500 Milyar, Ini Kata Istana

KONFRONTSI- Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz Humphrey Jemat melempar isu liar seputar penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Isu itu disampaikan Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung' di kantor Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Seperti dilaporkan detik.com, Humphrey memulai pemaparan perihal pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut

Humphrey Djemat menegaskan:  Bukan pada sistem pemilihan langsung atau tidak langsung PILKADA... Namun bagaimana seharusnya Partai Politik melakukan reformasi atau perbaikan dalam internal partai... Dan politik transaksional telah sedemikian merusak tidak hanya pada PILKADA, PEMILU bahkan terendus dalam Pencalonan Menteri Kabinet, telah terjadi transaksional sebelum parpol mengusulkan nama-nama kandidatnya kepada Presiden..'' Reformasi Parpol adalah KEHARUSAN,'' katanya..

Dalam kaitan ini, Istana Negara buka suara perihal isu liar terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Disebut-sebut ada calon menteri harus menyetor uang sebagai komitmen sebesar Rp 500 miliar.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah dengan tegas kabar itu. Menurut dia, proses pemilihan penyelenggara negara dilakukan secara ketat.

"Proses rekrutmen calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak Presiden (Presiden Joko Widodo). Kemudian kalau pada hari ini ada itu, pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali," kata Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).
 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...