15 August 2018

Novel Bamukmin:Waduh Bahaya nih, Revisi KUHP Mau Legalkan Perjudian

KONFRONTASI -  Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R- KUHP) kembali dipersoalkan, setelah sebelumnya diramaikan dengan penolakan LGBT.  Kini, berbagai kalangan menyoroti pasal 505 ayat (1) tentang Perjudian karena dinilai membuka celah legalisasi perjudian di Indonesia. DPR diminta untuk lebih cermat dalam merevisi UU KUHP dan meminta pendapat ke masyarakat agar kesalahan revisi seperti di pasal perjudian tidak terjadi.

Pengurus Pusat Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin mengaku prihatin jika ada rencana legalisasi judi. Ia pun mengucapkan Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un jika benar judi akan dilegalkan.

"DPR jangan coba-coba legalkan perjudian. Soalnya judi itu penyakit masyarakat yang bisa menambah angka kemiskinan dan kriminalisasi. Selain haram dalam ajaran Islam, judi menjadi salah satu  perbuatan mungkar yang akan mengundang murka Allah. Selain itu judi juga rentan terhadap penghancuran ekonomi masyarakat, membuat  budaya malas dan perpecahan bangsa. Sehingga aktivitas judi harus dilarang di Indonesia. 

Novel mengemukakan, agar judi tidak dilegalisasi,  maka FPI akan menempuh secara diplomatis melaluli lobi-lobi wakil rakyat untuk berpihak kepada umat Islam.

"Kita juga bisa sampai pengerahan masa karena jika RUU sampai dibahas bisa bersinggungan dengan nilai -nilai Islam yang sangat tinggi sebagai pedoman umat Islam di Indonesia," paparnya.

Sekeler Liberal

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo menegaskan, jika benar anggota DPR akan membuka celah legalitas judi, hal ini menunjukkan anggota DPR sudah sekuler liberal. Pasalnya, judi adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Oleh karenanya pembahasan untuk melegalkan judi harus segera dihentikan.

"Semua komponen bangsa harus ingatkan DPR. Seperti LGBT kemarin, kalau kita diam saja ya bisa masuk R-KUHP tapi karena kita lantang ramai-ramai kan tidak jadi legalitas LGBT masuk KUHP," kata Anton Tabah Digdoyo kepada Harian Terbit, Minggu (11/2/2018).

“Pembahasan R-KUHP wajib minta masukan rakyat. Karena DPR dan pemerintah adalah pelayan rakyat. Apalagi R-KUHP yang penuh bersentuhan denganHAM sehingga perlu masukan rakyat. Setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi untuk meminta tanggapan rakyat. Kemudian baru pengesahannya diumumkan,” kata Anton.

Tidak Konsisten

Seperti diketahui Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak konsisten dalam menekankan soal moralitas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Inkonsistensi itu menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan R-KUHP.

"Di satu sisi, sebagian fraksi di DPR dan Pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain malah membuka celah legalisasi judi yang memiliki argumen kurang lebih sama, yaitu soal moral," ujar Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu dalam siaran pers, Jumat (9/2/2018).

Erasmus mengatakan, pemerintah dan DPR menginisiasi untuk mengatur perilaku seksual seluruh warga negara berdasarkan standar moral yang konservatif dalam R-KUHP. Misalnya, baik laki-laki maupun perempuan yang berhubungan seks di luar nikah, dijatuhi hukuman pidana.

Menurut Erasmus, perluasan pasal terkait hubungan privat warga negara ini justru akan menyasar kelompok rentan. Misalnya, korban perkosaan yang tak bisa membuktikan perkosaan atau jika pelaku perkosaan mengaku suka sama suka, pasangan tanpa surat nikah. Namun, di sisi lain, Pasal 505 R-KUHP mengenai Perjudian, DPR dan Pemerintah justru seakan menyimpangi pandangan moral dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin. 

"Dalam Pasal 505 dapat dikatakan bahwa judi dapat dilegalkan selama memiliki izin," kata Erasmus.

Pasal 505 R-KUHP berbunyi, dipidana dengan pidana penjara  paling lama 9 tahun, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan  judi sebagai mata pencaharian.

"Dengan dimasukkannya pasal perjudian tanpa izin, justru akan melegitimasi perjudian dengan izin yang seyogyanya kalau dilihat tetap bertentangan dengan moral bangsa," kata Erasmus.

Menurut ICJR, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator moral yang jelas dalam perumusan dan pembahasan RKUHP. Di satu sisi sebagian fraksi DPR dan pemerintah sangat bersikeras mengatur kriminalisasi hubungan privasi warga negara untuk alasan moral, namun di sisi lain membuka celah legalisasi judi.

Hal sama disampaikan Komisioner Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam. Menurutnya perubahan pasal 505 ayat 1 dengan tambahan kalimat "yang tanpa izin" bisa mengarah pada legalisasi perjudian. "Coba itu, berarti kalau yang punya izin boleh berjudi dong," kata Anam seperti dilansir Tirto.id.

Rencananya RUU KUHP akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 14 Februari mendatang dan berbarengan dengan pengesahan RUU MD3.  (KONF/HANTER)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...