Mendagri Era SBY Gamawan Fauzi Buka Gerbang Bancakan Korupsi e-KTP

KONFRONTASI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Gamawan Fauzi merubah skema anggaran pembiayaan proyek pengadaan e-KTP.

Awalnya, proyek pemuktahiran nomor induk penduduk dibiayai dengan menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.

Hal itu disampaikan Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri saat membacakan dakwaan terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (9/3).

"Hal itu berdasarkan surat Gamawan pada November 2009 ke Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No. 471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," ujar Jaksa Irene.

Akibat permintaan Gamawan tersebut Ketua Komisi II DPR RI, Burhanudin Napitupulu meminta adanya fee agar usulan itu mulus. Permintaan itu terjadi bersamaan dengan rapat dengar pendapat Kemendagri dengan Komisi II DPR.

Jaksa Irene menambahkan, awalnya pihak Kemendagri yang diwakili Dirjen Dukcapil Irman tidak bersepakat. Namun, melakukan pertemuan kembali seminggu kemudian di ruangan kerja Burhanudin.

"Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa guna mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR RI, akan diberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kementerian Dalam Negeri yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong," jelas Jaksa Irene.

Jaksa Irene juga menjelaskan, Burhanudin menyebutkan pilihan agar Andi yang menjadi penggarap proyek tersebut sudah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri saat itu, Diah Anggraini.

"Karena Andi adalah pengusaha yang komit dengan janjinya," tutur Jaksa Irene.

Setelah beberapa hari kemudian, baik Irman dan Sugiharto melakukan pertemuan dengan Andi di ruang kerja Irman di Kemendagri.

Andi pun bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota Komisi II DPR RI dan Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri guna memperlancar pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik).

Untuk menambahkan kepercayaan Irman, Andi lantas mengajak untuk bertemu dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

"Guna mendapatkan kepastian dukungan Partai Golkar terhadap anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik)," ujar Jaksa Irene.

Irman dan Sugiharto pun bersepakat dengan tawaran Andi.

"Beberapa hari kemudian, sekitar pukul 06.00 WIB di Hotel Gran Melia Jakarta para Terdakwa bersama-sama dengan andi dan Diah Anggraini (Sekjen Kemendagri) melakukan pertemuan dengan Setya Novanto," jelas Jaksa Irene.

Dalam pertemuan itu Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). "Beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Andi  menemui Setya di ruang kerjanya di lantai 12 Gedung DPR RI."

"Dalam pertemuan tersebut terdakwa I dan Andi meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). Atas pertanyaan tersebut, Setya mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya," jelasnya.

Hal itu akhirnya teralisasikan pada bulan Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR RI Lantai 1 sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Terdapat sebuah pertemuan antara Irman, Gamawan, Diah dari Kemendagri.

Dengan pimpinan Komisi II DPR seperti Chaeruman Harahap, Ganjar Pronowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M Nazaruddin dan Andi Agustinus.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemberian NIK secara nasional serta pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) TA 2011, yang kemudian disepakati bahwa program penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) sebagai program Prioritas Utama yang akan dibiayai menggunakan APBN," ungkap Jaksa Irene.(Juft/Skalanews)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...