Margarito: Omnibus Law, Balas Budi Jokowi atas Pendanaan Korporasi di Pilpres?

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menduga Omnibus Law sebagai satu produk untuk melindungi korporasi di Indonesia.
Pasalnya, banyaknya pasal dalam Omnibus Law yang sangat menguntungkan korporasi. Salah satunya soal dominasi sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup.


“Ini akal-akalan saja untuk memproteksi korporasi. Ini fasilitas betul untuk para korporat.” kata Margarito dalam roundtable discussion CDCC bertajuk ‘Omnibus Law untuk Apa’ di kantor CDCC, Warung Jati, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020).
Margarito bahkan menduga omnibus law itu sebagai balas budi Pemerintahan Joko Widodoterhadap korporasi yang telah membantu pendanaan di Pilpres 2019 lalu.


“Jangan-jangan ini balas budi pemerintah terhadap korporasi yang membantu dia saat Pilpres kemarin,” katanya.
Menurut Margarito, argumen pemerintah mengenai Omnibus Law untuk mengefisiensi dan mengefektifkan peraturan demi iklim investasi yang baik patut dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dimana esensi ekonomi Indonesia itu berkeadilan atau belum.
“Apakah adil atau tidak? Mari kita cek satu persatu pasal dalam Omnibus Law, kalau melihat pro dan kontra yang ada memang terlihat tidak berkeadilan,” pungkas Margarito.(Jft/Swamedium)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...