Mahfud: Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Harus Ditindak Tegas

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Caranya, dengan menjatuhkan sanksi bagi calon kepala daerah (cakada) yang melanggar aturan.

"Kesimpulannya memang pada akhirnya harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin ini dengan juga penjatuhan sanksi yang tegas," kata Mahfud MD usai memimpin Rakortas membahas Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan serta memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, kata dia, penanganan terhadap COVID-19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya Pilkada.

Oleh karenanya, perkara COVID-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.

"Pengalaman dari perjalanan tahapan-tahapan pemilu. Ada satu gelombang perkembangan yang agak besar dan menarik perhatian yaitu tanggal 4 dan 6 September kemarin, pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Nah di situ yang menonjol dan dapat banyak perhatian dan dapat bahasan dari media massa adalah terjadinya kerumunan massa yang luar biasa," katanya.

Selain itu, kata Mahfud, berdasarkan laporan dari Ketua KPU Arief Budiman, ada 59 bakal calon kepala daerah yang terinfeksi COVID-19 yang tersebar di 21 Provinsi. Dia kembali mengingatkan bahwasanya jangan pernah menyepelekan COVID-19.

Mahfud berpesan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi di dalam Pilkada, apapun bentuk partisipasinya, agar memperhatikan protokol kesehatan supaya tidak membahayakan diri sendiri. Bahkan membahayakan orang lain.

"Obat yang paling utama adalah protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak, jangan berkerumun," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling system dalam situasi kontestasi politik ini. "Jadi kalau kontestan melakukan pelanggaran, ngomong. Ada beberapa kontestan yang taat pada peraturan KPU, dan saya sudah menyampaikan kalau dia adalah kepala daerah, maka dari Kemendagri akan memberikan reward," ujar Tito.[mr/snd]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...