6 December 2019

KPU Paksakan Menang Jokowi, Ujungnya Krisis Legitimasi dan Krisis Multidimensi

KONFRONTASI- Para analis dan aktivis menganalisis, pada 22 Mei dan 25 Mei 2019 ini, percuma KPU paksakan menang Jokowi-Maruf karena pemilu tidak jurdil, KPU-nya tidak kredibel, dan pergolakan daulat rakyat bakal panjang. Kalau KPU paksakan menang Jokowi (paslon 01) bakal jadi krisis legitimasi dan pasar bakal menolak, seirama dengan perlawanan daulat rakyat oleh civil society dan kubu 02. Rupiah bakal ambruk dan krisis ekonomi membayangi RI sampai akhirnya jatuh Jokowi. Apalagi Ekspor-Impor turun, sampai-samapai Menkeu  Sri Mulyani menyatakan waspadai Krisis di hadapan. 'Para analis menilai, bahkan ini mengarah krisis multidimensi yakni krisis moral, krisis kepercayaan, krisis politik dan ekonomi. ''Itu yang niscaya terjadi,'' kata analis dan peneliti F Reinhard MSc dari Indonesian Research Group.

Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi Situng KPU, Bawaslu memutuskan, KPU RI telah terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam proses input data pada Situng KPU.

“Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng,” Kata Abhan dalam persidangan di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Abhan menegaskan, dalam prinsip keterbukaan informasi pada Situng KPU harus dimaknai bahwa data yang dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Untuk itu, Bawaslu memerintahkan KPU untuk segera memperbaiki tata cara dan prosedur dalam proses input data pada Situng yang ditemukan banyaknya kesalahan input.

Merespon keputusan Bawaslu atas pelanggaran KPU, inisiator Rumah Perjuangan Rakyat sekaligus Presidium Persatuan Pergerakan, aktivis Andrianto mengatakan dengan adanya keputusan Bawaslu maka sudah sangat jelas adanya pelanggaran berat yang dilakukan KPU.

“Saya rasa sudah jelas yang diputuskan Bawaslu, ada pelanggaran berat, karena Situng tidak dikenal dalam Undang-undang,” tegas Andrianto saat dikonfirmasi redaksi Kamis (16/5/2019).

Menurut Aktivis 98 ini, dari awal publik sudah curiga Situng bak propaganda sebab hasil situng KPU menghasilkan angka yang sama dengan hasil hitung cepat quick count (QC) lembaga survei yang dianggap meragukan.

“Angkanya nyaris sama dengan QC (Quick Count) abal-abal,” terang Andrianto.

Oleh karena itu, dengan keputusan Bawaslu yang memutus KPU terbukti bersalah melakukan pelanggaran, maka Andrianto menegaskan seluruh Komisioner KPU layak dipidana.

“Jika sudah begini seluruh Komisioner KPU layak dipidana,” tandasnya.

Menurut Andrianto, Utamanya dapat dilihat pada pasal 542, soal salah input yang mengakibatkan hilangnya 1 suara, bisa dikena pidana penjara hingga 4 tahun. Apalagi Situng yang diketahui salah input berkali-kali.

“Nah Situng salah berkali kali, jadi layak dihukum puluhan tahun akumulatif penjara,” Pungkasnya. (Huge31/.id)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...