20 June 2018

KPK Diminta Tolak Saran Wiranto

KONFRONTASI - KPK diminta menolak pernyataan Menko bidang Polhukam Wiranto yang meminta lembaga anti rasuah menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga Pilkada serentak di 171 daerah usai.

Koordinator ICW Ade Irawan mengungkapkan ada tiga alasan pihaknya agar KPK tidak mengikuti saran Wiranto. Pertama KPK merupakan Lembaga Negara Independent. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK bebas dari intervensi kekuasaan manapun yang tertera dalam Pasal 3 UU KPK.

Pemerintah, sambung Ade, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Kedua, ICW melihat pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum.

Seharusnya, kata Ade penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Ketiga, proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (13/3).

ICW juga meminta KPK lebih berhati-hati dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, hal ini agar KPK tidak terbawa dalam arus politik.[ian/rml]

Category: 
Loading...