KPK dan 'serangan udara' komisi antikorupsi di tengah tarik ulur soal Perppu

KONFRONTASI - Tarik ulur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK diwarnai dengan "serangan udara" terhadap lembaga antirasuah ini, menurut analisa lembaga yang meneliti media sosial.

Sejumlah akun media sosial diyakini sedang melakukan pembunuhan karakter penyidik KPK, Novel Baswedan, dan lembaga ini sebagai upaya mendorong Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

"Jadi mereka mencoba untuk membunuh karakter-karakter, baik itu pimpinan KPK, pegawai KPK, maupun KPK secara kelembagaan," kata Yudi Purnomo kepada BBC Indonesia, Jumat (04/10).

Unggahan yang beredar termasuk Novel dan Anies Baswedan yang sedang duduk bersama seusai salat di sebuah masjid. Foto ini kemudian dikait-kaitkan dengan lembaran mirip formulir laporan Anies ke KPK terkait kasus biaya Frankfurt Book Fair tahun 2015.

Hal ini kemudian dibantah Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, yang menyebut kedua foto tersebut tidak ada kaitannya.

"KPK memastikan dua hal tersebut tidak berhubungan," katanya dalam keterangan tertulis.

Lalu, beredar juga foto Novel di bandara saat ia akan berangkat ke Singapura yang dituduh sedang liburan. Padahal, lanjut Febri, saat itu Novel sedang melakukan pemeriksaan mata.

Terakhir, kata Febri, penyebaran hoaks tentang adanya tukar guling perkara dengan indekos 50 kamar.

"Informasi ini juga sudah kami klarifikasi sebelumnya bersamaan dengan sejumlah informasi bohong yang diedarkan saat itu," katanya.

 

Siapa menyebarkan?

Berdasarkan analisa analisa lembaga yang meneliti media sosial Drone Emprit, foto-foto ini kebanyakan disebarkan melalui akun pengumpan tagar atau giveaway. Giveaway adalah akun yang menawarkan hadiah kepada netizen untuk memperbanyak tagar-tagar sesuai pesanan pihak tertentu agar menjadi topik popular di Twitter.

Dalam hal ini sebaran isu foto Novel diikuti dengan #KPKtebangpilih dan #KPKterimatukarguling. Akun giveaway ini menawarkan pulsa sebesar Rp25.000 dan Rp50.000 kepada netizen untuk menyebarkan dua tagar tersebut—meskipun dengan konten yang tidak terkait.

"Dengan cara dipancing jadi trending topic dulu. Tujuannya agar tagar itu, itu sampai ke netizen yang lebih luas," kata analis Drone Emprit, Hari Ambari, kepada BBC Indonesia, Jumat (04/10).

Tapi, lanjut Hari, sejak pertama kali muncul, upaya akun giveaway menjadikan #KPKtebangpilih dan #KPKterimatukarguling menjadi topik popular berakhir sia-sia.

Netizen tidak merespons dan ini berarti mengabaikan tuduhan negatif terhadap Novel, tambahnya.

"Kalau lihat trend-nya turun. Dari tanggal 1 Oktober mulai ada. Naiknya tanggal 2 dan 3. Hari ini tanggal 4, biasanya kalau memang tagar-tagar itu ditangkap masyarakat, terus menyebar, itu harusnya naik lagi. Kalau bisa jadi trending topic. Tapi ini kayaknya nggak," kata Hari.

"Justru yang sekarang itu #pimpinantanpahati #negaragagallindungirakyat itu tagar yang lagi naik. Justru bukan KPK. Ini tentang Papua," lanjut Hari.

Serangan udara terhadap KPK bukan sekali ini saja, tambahnya. Sebelumnya, serangan udara terhadap KPK cukup saat detik-detik menjelang pengesahan revisi UU KPK, pertengahan September lalu.

Saat itu tampak perang tagar antara pro dan kontra revisi UU KPK menghiasi trending topic di Twitter.

Tagar yang melemahkan

Tagar-tagar yang diyakini sebagai melemahkan komisi antikorupsi melalui pro terhadap revisi UU KPK antara lain "KPK dan Taliban", #KPKPATUHAturan, #KPKCengeng, dan #DukungRevisiUUKPK.

Akun-akun yang menggencarkan #KPKtebangpilih dan #KPKterimatukarguling memiliki kemiripan dengan serangan udara terhadap KPK jilid I lewat pro revisi UU KPK. Keduanya kebanyakan menggunakan akun-akun giveaway.

Hari menilai serangan udara terhadap KPK jilid II ini tidak terlalu berkembang dan menjadi trending topic lantaran tidak ada momentum. Kedua, kemungkinan netizen sudah tidak percaya dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap KPK. "Perhatian netizen tidak ke situ," katanya.

Peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Hasrul Halili menilai serangan media sosial terhadap KPK merupakan upaya memecah konsentrasi publik terhadap Perppu.

"Untuk mendiskreditkan, menstigmatisasi dan menciptakan pelbagai black campaign, yang kemudian dimaksudkan, masyarakat itu seolah-olah energinya terpecah, kemudian tidak fokus lagi, kemudian didelegitimasi hubungannya terhadap KPK," katanya saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (04/10).

Hasrul menambahkan, ruang publik di media sosial saat ini sudah tercemar dengan para pendengung (buzzer). Isu-isu yang mencuat dikendalikan untuk merusak aspirasi murni dari masyarakat, termasuk penolakan terhadap UU KPK yang baru disahkan.

"Saya melihat dalam konteks ini, negara tidak hadir. Melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik cara lalu lintas komunikasi yang tidak sehat," kata Hasrul.

Dorong keberanian presiden

Di tengah serangan udara jilid II yang ditargetkan pada KPK, puluhan tokoh masyarakat kembali mendorong keberanian Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK.

"Mendukung dan mendorong Presiden untuk segera mengeluarkan Perrpu untuk mengoreksi Revisi UU KPK sehingga menguatkan komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi," kata salah satu tokoh masyarakat sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya, Jumat (04/10).

Sebelumnya, Mahfud MD bersama puluhan tokoh masyarakat, termasuk budayawan, mantan menteri, mantan pimpinan KPK, akademisi, guru besar, dan pengusaha menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (26/09). Setelah pertemuan ini, presiden mengaku akan mempertimbangkan mengeluarkan Perppu sebagai langkah untuk membatalkan UU KPK.

Namun, setelah pertemuan tersebut sejumlah elit partai politik seperti Jusuf Kalla dari Golkar, termasuk Surya Paloh dari Nasdem mengingatkan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (Mahkamah Konstitusi), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," kata Surya Paloh kepada media, Rabu (02/10).

Pernyataan ini kemudian membuat puluhan tokoh masyarakat kembali mengingatkan Presiden Jokowi agar independen dalam mengambil keputusan.

"Dikeluarkannya Perppu merupakan langkah konstitusional menurut pertimbangan subjektif presiden, sehingga tidak akan dapat digunakan untuk menjatuhkan presiden. Terlebih, dalam sistem presidensil, kedudukan presiden sangat kuat. Presiden tak akan jatuh selain karena pelanggaran berat dan pidana yang berat, " jelas Mahfud MD dkk.

Sebelumnya, proses pengesahan revisi UU KPK dikebut dalam 12 hari oleh DPR dan pemerintah. Prosesnya dinilai kalangan akademisi cacat procedural, dan isi-isinya diyakini pimpinan KPK dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Produk kebijakan ini kemudian ditolak mahasiswa dan kalangan masyarakat sipil yang tercermin dari sejumlah gerakan demonstrasi besar-besaran dalam sepekan terakhir.(jft/BBC)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...