Kontroversi gelar Cak Jancuk untuk Jokowi dan soal Utang yang Membengkak, Ekonomi Mangkrak

KONFRONTASI- Polemik utang RI terus bergulir jelang Pilpres. Karena selain menjadi penilaian bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, juga membuat publik bertanya-tanya mengenai solusi yang diterapkan saat ini dalam mengantisipasi target pertumbuhan ekonomi. Utang membengkak, ekonomi stagnasi dan mangkrak sedangkan Jokowi yang digelari pendukungnya di Jatim sbg Cak Jancuk, bingung cari solusi. Kini walau menurut para analis  bahwa KPU sudah dikooptasi oleh elite penguasa, tetap saja Cak Jiancuk bakal kalah karena stagnasi ekonomi dan buruknya ketidakpastian hukum,rule of law..

Sebagaimana diketahui, Total utang pemerintah per September 2018 naik Rp 53,18 triliun menjadi Rp 4.416,37 triliun dari posisi di Agustus yang sebesar Rp 4.363,19 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan posisi utang pada periode yang sama tahun 2017, ada kenaikan sebesar Rp 549,92 triliun dari Rp 3.866,45 triliun menjadi Rp 4.416,37 triliun.

Jika dirinci, utang pemerintah yang sebesar Rp 4.416,37 triliun terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp 823,11 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.593,26 triliun.

Utang pemerintah yang menembus Rp 4.416 triliun dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi komoditas politik. Bahkan, posisi utang pemerintah dianggap sebagai penyakit kronis dan sulit disembuhkan.

Menanggapi hal ini, ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mempertanyakan sikap pemerintah dalam mengelola utang, terutama pembayaran bunga utang. “kita harus berhati-hati dengan utang karena porsi utang negara yang dipegang asing makin besar. Dalam kondisi dunia yang panas dengan perang dagang, volatilitas akan semakin tinggi. Ongkos utang pun terus naik, dari 9,8% di 2016 menjadi 10,9 di 2017,” tulisnya dalam situs resmi, faisalbasri.com, kemarin.

Faisal juga menyatakan, bahwa pemerintah lebih senang berutang dengan menggunakan surat berharga. Tapi untuk tujuan pembangunan infrastruktur utang dengan bunga pasar ini mengandung risiko sendiri. “Selain tanpa grace period, surat berharga negara pun harus bertanding dengan bank dan swasta untuk mencari pinjaman uang,”tambahnya.

Adapun menurutnya, saat ini dibutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Tapi pemerintah ternyata tak mampu mendapatkan pendapatan dari pajak dengan lebih baik. “Dari tahun ke tahun tax ratio Indonesia terus turun. Tax ratio yang terus turun ini juga sebenarnya menjadi indikator pemerintah harus makin berhati-hati untuk berutang lebih banyak,” jelas Faisal.

Sebagaimana informasi, pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belaja pemerintah pusat. 5 tahun kemudian, angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 11,7% dan 17,9%.

Data Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran bunga utang pada 2014 secara nominal mencapai Rp 133,4 triliun. Angka tersebut semakin meningkat di 2018 hingga Rp 258,1 triliun – non audited.

Selama kurun waku 2014 – 2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi hingga 94%, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%. (Fel)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...