18 June 2018

KontraS Tolak Pelibatan Tim Elit TNI dalam Pemberantasan Terorisme

KONFRONTASI -   Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) tidak setuju dengan wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia KontraS Arif Nur Fikri dalam diskusi dengan tema ‘Ada Apa Dengan UU Terorisme?’, di kantor PP Persatuan Mahasiswa Katolik RI, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

“Kita ada garis pemisah dalam UU baik itu UU TNI maupun UU Kepolisian. Kita (juga) tahu bahwa polisi memiliki fungsi sebagai penegak hukum, sementara TNI jelas dalam keamanan (negara), bukan sebagai penegak hukum,” ucap Arif.

Tetapi, kalau nantinya TNI sampai dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, lanjut dia harus ada aturan hukum yang mengaturnya.

“Maka sudah sepatutnya ketika TNI dimasukkan dalam pasal dalam draf RUU Terorisme harus ada peraturan turunannya yang setidaknya menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh TNI,” ucap Arif.

Sebenarnya, tambah Arif keterlibatan TNI dalam melawan terorisme sudah ada dalam UU TNI No 34 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur soal tugas TNI.

Pada ayat 2 Undang-Undang tersebut diatur bahwa tugas pokok TNI ada dua yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu operasi militer selain perang yakni mengatasi aksi terorisme. (KONF/BERITABUANA)

Category: 
Loading...