Ketua Pansus Angket Pelindo II: Pecat Menteri BUMN Rini Soemarno, Tak Pantas Jadi Menteri

KONFRONTASI -  Presiden Jokowi didesak untuk memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR menemukan fakta bahwa Rini dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

 

Pencopotan itu disetujui dalam rapat paripurna atas rekomendasi Pansus Angket Pelindo II DPR. "Laporan diterima, sudah aklamasi dan diketok, diterima oleh semua fraksi," tegas Utut Adianto, wakil Ketua DPR RI secara singkat usai rapat paripurna, Kamis (25/7/2019).

Rieke Diah Pitaloka, ketua Pansus Angket Pelindo II menyatakan, DPR tetap menginginkan Jokowi menggunakan hak prerogatif kepada Rini. Permintaan ini sebenarnya telah diajukan dalam laporan Pansus Tahap 1 pada 2015 lalu.

"Pansus tetap pada sikap politik yang sama, yaitu merekomendasikan kepada presiden untuk mengambil sikap kepada Menteri BUMN. Pansus mendukung presiden untuk berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara terhadap Menteri BUMN," papar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/7/2019).

Dalam laporan Pansus Angket Tahap 2 memang tak ditulis secara spesifik permintaan agar Rini dipecat. Namun, politikus PDIP itu menyatakan, sikap politiknya tak berubah dari posisi 2015, di mana rekomendasi pada tahun tersebut dituliskan permintaan kepada Jokowi untuk memberhentikan Rini.

Rieke menyatakan, Rini telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2), serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1).

"Panitia Angket tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan," kata Rieke.

Ia menyatakan, beberapa tindakan Pelindo II pada 2015 telah merugikan negara. Misalnya, kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) yang dinilai menguntungkan pihak asing.

"Kembalikan JICT ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan pengelolaan yang berkiblat pada konstitusi negara sendiri, yaitu UU 1945," terang Rieke.

Selain itu, Pansus Angket juga mencium persoalan tenaga kerja di Pelindo II dan JICT. Sebagian tenaga kerja yang menolak perpanjangan kontrak pengelolaan JICT disebut telah dimutasi sepihak oleh perusahaan.

"Pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja dan UU Ketenagakerjaan dengan memperkerjakan kembali karyawan yang dimutasi sepihak," jelasnya.

Rieke menambahkan, Pansus Angket Pelindo II meminta Jokowi agar tak membuka investasi asing dalam jangka panjang sekaligus. Pasalnya, hal itu akan merugikan Indonesia secara materiil.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian BUMN belum berkomentar. Staff Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro tak merespon walau telah beberapa kali dihubungi melaui ponselnya. (jft/OkeZone)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...