19 September 2019

Ketua KPUD DKI Wajibkan Ahok-Djarot Wajib Cuti Kampanye di Putaran Kedua

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menegaskan, cuti pada masa kampanye Pilkada adalah konsekuensi bagi para petahana. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti.

"Bukan soal cuti atau tidak cuti ya ada memang kampanye itu menjadi salah satu tahapan yang dilakukan karena itu memang konsekuensi dari kampanye menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu adalah cuti bagi petahana dan tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang sudah disahkan," kata Sumarno yang ditemui di Warung Daun, Cikini (4/3/2017), Jakarta.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tim sukses Anies-Sandi menginginkan pasangan calon nomor urut dua Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat yang sekarang ini tengah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat cuti sementara dari jabatannya terlebih dahulu selama masa kampanye putaran kedua. 

"Memang harus cuti tidak ada pilihan untuk Ahok dan Djarot untuk tidak cuti. Saya menyimpulkannya sesederhana itu saja. Maka saya kira beliau akan patuh aturan. Dan saya kira masalah ini sudah duduk (selesai)," ungkap Yupen Hadi, tim sukses Anies-Sandi.

Sedangkan tim sukses Ahok dan Djarot, Jerry Sambuaga mengatakan apabila harus cuti masa jabatan pasangan calon yang dia dukung akan siap untuk melakukan prosedur tersebut. Seperti halnya di putaran pertama.

"Kami pada prinsipnya mengikuti seperti diskusi tadi bahwa peraturan dari KPU mengharuskan kampanye. Kalau ada kampanye kan harus ada cuti. Ya kami siap aja. Seperti yang Pak Ahok-Djarot lakukan," ucapnya. (mrdk/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...