Kasus Mahar Rp 500 M, Bawaslu Didesak Buka dan Ungkap Kasus Itu

KONFRONTASI- Agar duduk perkaranya jelas maka kasus Mahar Rp1 T Sandiaga Uno, harus dibuka. Dan Tim Koalisi Jokowi Minta Bawaslu ambil Inisiatif Selidiki benar tidaknya perkara itu. Demikian halnya kalau di kubu Jokowi terjadi kasus serupa Sandi Uno, maka harus dibuka agar jelas dan terang duduk perkaranya.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berinisiatif menyelidiki kebenaran kabar adanya mahar politik alias politik transaksional yang dilakukan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno.

Sebagaimana diketahui, bakal Calon Wakil Presiden RI  Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan tidak benar adanya pemberian mahar kepada  Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres.

Hasil gambar untuk rizal ramli dan ulama

"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Saya besok akan ke KPK sore setelah tes kesehatan. tentu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red) harus diperbaharui," kata Sandiaga yang berpasangsan dengan carpres Prabowo Subianto, usai mengikuti lari di acara Ancol Triathlon di Ancol, Jakarta Utara, Minggu.

Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengatakan Sandiaga yang memberikan mahar Rp500 miliar tersebut. Sandiaga sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada mahar. Ia mengatakan proses pencapresan harus sesuai undang - undang.

"Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi hengki pengki dalam politik. Masyarakat marah kalau ada hengki pengki, masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga.

 

Ia mengatakan, tidak ada uang yang diberikan ke parpol koalisinya. Tetapi, Sandi mengatakan dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kampanye.

Sandiaga Uno dituding memberikan sejumlah uang kepada Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, agar mendukungnya menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Ia disebut memberikan Rp 500 miliar ke setiap partai, sehingga total Rp 1 triliun untuk PAN serta PKS. Kabar itu kali pertama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief, Rabu (8/8) pekan lalu.

Antoni mengatakan, adanya kabar mahar politik atau politik uang tersebut telah beredar luas di masyarakat dan sangat meresahkan. Bawaslu harus segera mengambil tindakan untuk mengklarifikasi kabar tersebut.

"Bawaslu sendiri harus punya inisiatif karena ini sudah beredar di masyarakat. Saya kira itu wajib diinvestigasi oleh Bawaslu, karena harapannya Bawaslu tetap adil dan beradab," kata Antoni saat ditemui di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Antoni menjelaskan, Dalam mekanisme penindakan Bawaslu, terdapat dua cara yang berlaku, yakni pelaporan dan temuan.

Jika Bawaslu tidak memiliki inisiatif untuk menginvestigasi, maka ia akan mendorong aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melaporkan kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno itu.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...