Golkar Munas Bali Korban Kebiadaban Rezim Jokowi- JK

KONFRONTASI - Surat Menkumham yang mengakui kepengurusan Golkar Munas Ancol dengan alasan berdasarkan Putusan  Mahkamah Partai Golkar dan memerintahkan Kepengurusan Golkar Munas Ancol yang Tidak legitimate untuk meyusun kepengurusan secara selektif  adalah bukti pembredelan yang biadab terhadap kepengurusan partai Golkar Munas Bali yqng dihasilkan secara legitimate yang berdasarkan demokrasi Pancasila.

Demikian bunyi siaran pers Direktur Eksekutive Institute Kajian Informasi Terpadu Nusantara, Samson Tanjung kepada redaksi

"Menkumham yang sebenarnya secara fungsional didalam UU Parpol itu hanyalah berfungsi sebagai administrator untuk mencatatkan akta pendirian Partai, kepengurusan Parpol. Sedangkan fungsi pengesahan susunsan  pengurusan Parpol ITU adalah persoalan internal Parpol dan kemenkumham hanyalah sebagai  sarana agar Parpol dan  kepengurusannya  yang sesuai AD / ART dapat dicatatkan diberita negara " katanya

Menurutnya, tidak ada sama sekali hak kewajiban Menkumham untuk menjalankan fungsi eksekutor hasil putusan mahkamah Partai pada sebuah Partai politik. Dengan meminta penyusunan kepengurusan hasil munas Ancol  Partai Golkar secara selektive artinya Menkumham sudah melewati fungsi utamanya dan Menkumham Yadoba Laoli  sudah menjadikan departemen yang dipimpinnya sebagai alat kekuasaan dan alat politik untuk menindas secara  biadab terhadap Hasil Munas Golkar kekuasaan di Bali yang secara kualitas dan akal sehat sangat legitimate karena dihadiri oleh seluruh  pengurus Golkar didaerah yang sah sesuai UU Parpol.

"Karena itu akal sehat seorang Yasona Laoli perlu dipertanyakan sebab Yasona  sendiri berasal dari Partai yang pernah berjuang Karena ditindas oleh penguasa jaman orde baru hingga menjadi PDI Perjuangan" tegasnya

Perbuatan Yasona Laoli sudah mencoreng nama besar PDIP dan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh yang pernah melawan teror dan penindasan penguasa terhadap Megawati dan Partai pada waktu itu hingga jatuh korban Jiwa. Blunder Yasona Laoli justru akan membuat  hubungan KMP dan Jokowi tidak harmonis. Jika memang Jokowi tidak dilaporkan terlebih dulu terkait surat Menkumham Pada pengurus  DPP Partai Golkar versi  Ancol sebaiknya Yasona Laoli di copot saja.

"Tetapi  Jika Jokowi mengetahui dan justru memerintahkan Yasona Laoli untuk mengesahkan Kepengurusan Golkar dibawah Agung Laksono maka pelengseran pemerintahan Jokowi- JK akan terjadi" tegasnya.[]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...