19 June 2018

Fafli Zon Berikan Sejumlah Catatan atas UU Antiterorisme

KONFRONTASI-Sesudah melalui perdebatan alot, revisi UU No. 15/2003 tentang Antiterorisme akhirnya disahkan DPR, Jumat, 25 Mei 2018. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang membawahi bidang politik, hukum dan keamanan, memberikan sejumlah catatan atas pengesahan UU tersebut.

"Pertama, saya tentu saja apresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam pembahasan revisi UU ini, baik Pansus dari DPR RI dibawah Ketua Moh Syafei  maupun dari pihak pemerintah," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut Fadli, lamanya proses revisi UU Antiterorisme ini karena DPR tak ingin penegakan hukum terkait tindak terorisme mengabaikan hak-hak warga negara yang telah dilindungi konstitusi dan juga undang-undang.

Selain itu keterlambatan lebih banyak karena kurangnya koordinasi di pihak pemerintah sendiri termasuk pembagian kewenangan Polri-TNI. “Kita ingin memiliki sebuah UU yang bisa dijadikan pijakan komprehensif oleh pemerintah dalam memberantas terorisme, jadi bukan hanya untuk memberantas teroris. Sejauh ini, rumusan UU ini telah berusaha menjangkau tujuan tersebut.

Kedua, Fadli, sangat berharap dengan adanya UU Terorisme yang baru ini, pemerintah bisa lebih meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman terorisme.

"Seperti yang kami sampaikan kemarin-kemarin, DPR tak pernah menunda-nunda pengesahan UU ini. Sesudah beberapa elemen dari pihak pemerintah bisa menyepakati definisi terorisme, maka DPR segera membawanya ke Paripurna untuk disahkan. Ini sesuai dengan target DPR sejak awal."

Terkait dengan materi undang-undangnya sendiri, Fadli mencatat ada banyak subtansi baru dalam UU ini. UU ini, misalnya, tak hanya bicara mengenai pemberantasan terorisme, tapi juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Perubahan signifikan lain adalah UU ini juga memberikan perhatian kepada korban terorisme, serta mengatur peran TNI yang dalam UU sebelumnya tak dibahas. Padahal, tindak terorisme seringkali bertolak dari paham serta bertujuan untuk mengancam kedaulatan Negara, katanya.

Terkait dengan korban, UU yang baru ini mengatur perlindungan terhadap korban aksi terorisme secara komprehensif, baik berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi lainnya. UU ini menegaskan, korban langsung yang berhak mendapatkan perlindungan ini, termasuk korban langsung sebelum UU ini berlaku.

"Sebab, kita ingin semangat perlindungan terhadap warga negara semakin kuat dengan adanya UU Terorisme yang baru ini. Tak terkecuali kepada para korban terorisme sebelum UU ini berlaku."

Adapun terkait pelibatan TNI, kata Fadli, tertuang dalam Pasal 43. UU ini menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dan ini merupakan bagian dari pengejawantahan UU TNI pasal 7 ayat 2. Namun, teknisnya bagaimana, hal itu perlu diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Maksimal 1 tahun sejak sekarang, Perpres tersebut harus diterbitkan. Ini perlu diperhatikan oleh Presiden, agar pemberantasan terorisme, khususnya pelibatan TNI, bisa punya panduan dan pijakan hukum yang jelas, katanya.

Tags: 
Category: 
Loading...