Exceptionalisme (Kekecualian) Muhammadiyah

Oleh: Nurbani Yusuf

 

Kekecualian—-(exceptionalism) Muhammadiyah adalah ke-berlawanan itu sendiri. Memberi ketika yang lain berebut meminta. Kemenangan Dialektik kata Gus Dur.

^^^
Bagi Muhammadiyah jabatan bukan berarti tak penting—hanya tak ada kebiasaan untuk mendapatkan keberkahan dari jabatan yang diambil—berapapun jumlah mentri—gubernur— walikota bahkan Presiden sekalipun jangan harap ada pengurus Muhammadiyah mengemis meminta jabatan—berebut fasilitas—apalagi proyek.

Jangan pernah berpikir ketika ada kader menduduki jabatan mentri lantas para pengurus ’ngrubung-ngalap-berkah’ mendapat kemudahan—gedung sekolah dibangunkan, ijin dimudahkan atau fasilitas lain yang menyalahi prosedur. Bahkan sebaliknya menteri yang berasal dari Muhammadiyah malah lebih sulit, lebih rumit seakan dipersulit.

Orang Muhammadiyah itu malas bikin proposal apalagi dengan spj yang ribet berbelit. Lebih suka urunan meski dengan resiko terlambat selesai.

^^^
Di Muhammadiyah tidak ada budaya ngenthit—bantuan sedikit bisa menghasilkan dua kali lebih besar dari bantuan yang diterimakan. Hampir semua amal usaha dibangun dari harta sendiri—setelah jadi diserahkan kepada Persyarikatan.

Tidak ada rebutan jabatan sebab jabatan tidak berkorelasi dengan fasilitas—di Persyarikatan tidak ada budaya mencalonkan diri. Dan tidak memilih kepada yang meminta jabatan.

Semua amal usaha di atas namakan Persyarikatan—tak ada yang bernama pribadi apalagi keluarga. Semua milik Persyarikatan.

^^^
Para pengurus yang diamanahi: mengelola, membesarkan, dan menyerahkan kembali kepada Persyarikatan setelah selesai masa bakti.

Para pimpinan yang selesai masa bakti—kembali menjadi anggota biasa—tak ada santunan—ucapan trimakasih—pensiun apalagi sanjung puji.

Tidak ada penghormatan khusus, keistimewaan—apalagi kultus—semua disamakan, tanpa kekecualian memandang status sosial, jabatan struktural dan entah apalagi.

^^^
Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dan struktural serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun; dan Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis dan kekuasaan.

Maka dalam Pilpres Muhammadiyah secara kelembagaan tidak mengarahkan anggotanya untuk memilih capres-cawapres tertentu. Itu lebih mengandung arti imparsial (tidak memihak). Diksi netral dalam konteks dan suasana kebatinan tertentu bisa oleh sementara pihak dianggap tidak netral, apalagi jika ada value vacum.

Kekecualian Muhammadiyah terus tumbuh membesar tanpa disokong kekuasaan rezim—sebab Muhammadiyah tidak terbiasa mengambil kemanfaatan dan ‘keberkahan’ dari sebuah jabatan yang di dapat kadernya —

 

@nurbaniyusufKomunitas Padhang Makhsyar

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...