23 July 2018

Eksekusi Bali Nine, Pemerintah Indonesia Takut Hadapi Campur Tangan Brazil

KONFRONTASI - Pemerintah Indonesia didesak untuk tidak pasif menghadapi perlakuan Pemerintah Brasil yang memprotes pelaksanaan eksekusi mati terhadap 11 gembong narkoba, yang salah satunya merupakan warga negara Brasil. Untuk itu, selain telah menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto, pemerintah harus aktif melakukan langkah diplomasi.

“Pemerintah Indonesia jangan pasif, namun harus lakukan diplomasi kepada para negara pemrotes itu bahwa mereka juga harus menghormati kedaulatan hukum nasional Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais, di Jakarta, Minggu (22/2).

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia harus menegaskan bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari diplomasi negara-negara korban kejahatan narkoba transnasional. Selain itu, pemerintah harus membuka saluran diplomatik dengan pihak-pihak negara yang protes, baik itu pemerintahannya, tokoh negara di sana, maupun instansi perdagangan di negara itu. “Semuanya diarahkan agar Brasil mau memahami Indonesia dan memperbaiki sikapnya,” ujarnya.

Menurut dia, terlepas dari ketegangan diplomatik ini, Pemerintah Indonesia hendaknya tetap fokus dalam penegakan hukum yang sudah diputuskannya. Hanafi menilai Brasil sebagai salah satu negara yang juga sedang memerangi narkoba pasti paham betul dengan sikap Indonesia mengenai hal itu.

Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati kasus narkotika yang terdiri dari satu warga negara Indonesia dan lima warga negara asing pada 17 Januari lalu. Dari kelima WNA itu, terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer yang dinyatakan bersalah melakukan perdagangan narkoba. Satu warga Brasil lainnya dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Sebelumnya, Presiden Brasil, Dilma Rousseff, menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk negara Brasil. Hal itu terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. “Kami pikir hal yang penting adalah terjadi perubahan keadaan sehingga kita jelas terkait hubungan Indonesia dengan Brasil,” kata Rousseff.

Namun, Rousseff mengatakan apa yang dilakukan pemerintahannya itu sedikit memperlambat penerimaan surat kepercayaan, tidak lebih dari itu. 

Tindakan Pemerintah Brasil dipastikan hanya akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Hal ini sangat disayangkan, terlebih pada sektor pertahanan, Indonesia-Brasil sudah menjalin kerja sama sejak 2009 hingga 2014 Indonesia dengan memesan pesawat Super Tucano. Bukan hanya itu, Indonesia juga memesan Multy Launcher Rocket System ke Brasil. Apabila Brasil tidak mengubah sikap, Kemenlu akan duduk bersama Kemenhan mengevaluasi kerja sama ini.(Juft/KJ)

Category: 
Loading...