Disebut Tak Paham UU, Marahkah Wapres JK?

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak disebut tidak paham Undang undang terkait rekomendasi Panitia Khusus Pelindo II. Menurut dia, justru rekomendasi Pansus harus segera dilaksanakan lantaran sudah diatur dalam perundang-undangan.

"Ya, dipertimbangkan kan juga ditindaklanjuti. Gimana? Kan, rekomendasi bukan keputusan. Namanya rekomendasi masak tidak diperhatikan," kata Kalla di kantornya, Senin, 21 Desember 2015. "Diperhatikan, cuma bukan hanya itu diperhatikannya. Selama rekomendasi bunyinya, kami pasti perhatikan. Tapi itu kan banyak faktor lain."

Kalla tak mau ambil pusing tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dia tak paham undang-undang. Dia justru meminta DPR segera membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Tujuannya, rekomendasi itu bisa segera dijalankan.

Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai Jusuf Kalla tak mempedulikan rekomendasi Pansus Pelindo II. Menurut dia, Kalla tak memahami undang-undang sehingga menyebut rekomendasi Pansus hanya sebatas saran politik. 

Fadli berujar, rekomendasi Pansus bersifat mengikat lembaga eksekutif, sehingga bukan sekadar saran politik. Fadli menuturkan DPR sudah secara resmi menyerahkan rekomendasi Pansus Pelindo II kepada Istana. 

Anggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, juga menganggap Kalla melanggar undang-undang bila tak melaksanakan rekomendasi Pansus. Rieke menilai Kalla tidak boleh menganggap rekomendasi Pansus hanya sebagai saran belaka.[ian/tmp]

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA