20 October 2019

Dilarang Kampanye di Pesantren, Kubu Jokowi Maruf Minta Dispensasi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi - Ma'ruf) Abdul Kadir Karding meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan dispensasi agar pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bisa mengunjungi pesantren. Menurutnya, seharusnya pesantren tak disamakan dengan lembaga pendidikan lainnya.

Karding mengatakan, di pesantren ada dua jenis santri. Jenis pertama adalah santri yang tinggal bertahun-tahun ddi pesantren.

Sedangkan santri jenid kedua adalah yang tidak tinggal di pesantren. “Rata - rata pesantren di Indonesia itu bermukim dari masuk sampai lulus, rumah mereka di situ. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan informasi politik," kata Karding di Rumah Pemenangan Jokowi - Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Menurut Karding, TKN Jokowi - Ma’ruf siap berdiskusi dengan KPU untuk membahas aturan yang melarang capres ataupun cawapres berkampanye di pesantren. Menurutnya, aturan itu akan mengekang mendiskusikan larangan tentang capres berkampanye dengan KPU yang melarang capres untuk mempertegas aturan tersebut.

Menurut Karding, aturan tersebut sangat mengekang Kiai Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai ulama dan banyak beraktivitas di pesantren. Terlebih, Kiai Ma’ruf merupakan tokoh Nahdatul Ulama (NU) yang dekat dengan kehidupan santri.

"Kiai Ma'ruf Amin adalah kiai yang kerjanya berdakwah dan salah satu rutinitasnya berkunjung ke komunitas satu dan lain. Di NU, terutama saling mengunjungi itu adalah modal dasar membangun silahturahmi," kata mantan sekretaris jenderal PKB itu.

Diberitakan, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menuturkan, larangan berkampanye di lembaga pendidikan termasuk di pesantren dan tempat ibadah bisa ditinjau ulang.

Menurut Pramono, ada beberapa alternatif melakukan tinjauan aturan larangan kampanye di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan kantor pemerintah yakni bila ada yang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf h.

“Pengaturan ini bisa ditinjau ulang dengan ada beberapa cara jika ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal ini dan Mahkamah Konstitusi membatalkan otomatis pengaturan ini gugur,” ujar Pramono saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018).

Sebagai informasi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Kedua, kata Pramono, aturan mengenai larangan kampanye di lembaga pendidikan dan pesantren bisa diubah bila DPR dan Pemerintah menyepakati merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“Jika pemerintah dan DPR menyepakati merevisi Undang-Undang (UU Pemilu) itu bisa lalu membatalkan atau menambah aturan ini,” kata Pramono.

Lalu, tambah Pramono, pemerintah dalam hal ini presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menganulir ketentuan aturan tentang larangan kampanye.

Meski demikian, Pramono mengatakan, pengaturan tentang larangan kampanye hampir tidak berubah sejak dari pemilu ke pemilu.

“Jadi peraturan seperti ini tidak pernah berubah sejak pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya persis sama pengaturannya,” kata Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan ada dispensasi soal larangan kampanye di tempat pendidikan dan pesantren, serta di kantor pemerintah. Hal itu tertulis dalam penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h yang membolehkan peserta pemilu hadir ke tempat ibadah, ke tempat pendidikan dan kantor pemerintahan bila adanya undangan dan tanpa atribut kampanye pemilu.

“Kita perlu menelisik lebih dalam karena di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ada pengaturan lebih lanjut yakni di penjelasan di pasal 280 tentang larangan itu ada dispensasi fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan,” tutur Pramono.

“Jika terpenuhi dua syarat yakni pertama tidak menggunakan atribut kampanye, kedua atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan,”sambung Pramono.[mr/jpn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...