Didik Suhardi: 2021 Dana Pembangunan Fasilitas Pendidikan Tidak Dikelola Kemendikbud

KONFRONTASI -   Tahun 2020 merupakan tahun terakhir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang biasa digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan.

Pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud (Biro PKLN) pada Rabu, 4 Desember 2019, hadir perwakilan dinas pendidikan provinsi dan kabupate/kota se-Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 390 peserta yang berasal dari 9 dinas pendidikan provinsi dan 137 dinas pendidikan kabupaten/kota.

Pada rakor tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengungkapkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun terakhir DAK Fisik ditangani oleh Kemendikbud.

Didik menambahkan kalau mulai tahun 2021, tanggung jawab tersebut akan diserahkan secara penuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Ke depan, Kemendikbud akan fokus pada perencanaan DAK fisik dan pengembangan proses belajar-mengajar di kelas. Selain itu, fokus lain adalah memperbaiki kompetensi guru sehingga tercapai percepatan pemerataan kualitas pendidikan," tutur Didik pada rakor bersama perwakilan dinas pendidikan wilayah.

"Khusus untuk DAK fisik akan kita tangani secara serius. Karena tahun ini terakhir kalinya dipegang oleh kemendikbud walaupun untuk perencanaan tetap ada di Kemendikbud," tambah Sekjen Kemendikbud.

Penyusunan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dilansir dari website resmi kemendikbud.go.id, perencanaan DAK fisik tahun 2020 akan dilakukan secara ketat dan terintegrasi.

Sehingga, dinas pendidikan daerah pun harus memastikan data sekolah yang sudah diusulkan di DAK tidak boleh diusulkan di tempat lain.

Pemerintah juga menerapkan ketentuan baru untuk penyusunan APBN dan APBD tahun 2020. Ketentuan tersebut berupa penyusunan anggaran yang dilaksanakan lebih awal.

"APBN dan APBD dilaksanakan lebih awal dengan harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini untuk mendorong implementasi fisik yang lebih awal pula," ungkap Didik.

Penyusunan DAK fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2020 meliputi tujuh sub bidang dengan jumlah Usulan Rencana Kegiatan mencapai 1.783 dokumen.

Alokasi DAK fisik bidang pendidikan tahun 2020 dialokasikan melalui Kemendikbud sebanyak Rp 18.334,6 miliar untuk 33 provinsi dan 503 kabupaten/kota.

Dengan pengalihan penggunaan dana alokasi khusus untuk fisik bidang pendidikan tersebut, maka Kemendikbud dapat fokus dalam menyusun program pengembangan sekolah dan dapat mencetak generasi unggul Indonesai Emas 2045.(Jft/PR)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...