Dialog Humanika pimpinan Bursah Zarnubi : ‘Parliamentary Threshold’ Legalkan Hukum Rimba Dalam Pemilu

KONFRONTASI- Kenaikan Parliamentary Threshold (PT) diyakini akan memberangus prinsip kedaulatan rakyat yang mestinya tercermin dalam hasil Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, besaran PT justru hanya melegalkan hukum rimba dalam sistem poltik Indonesia.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam Diskusi Seri 2 Komunitas Humanika bertajuk “Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Atas Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (12/6/2020) malam.

Dalam diskusi yang dipandu Abdullah Rasyid ini, tampil sebagai narasumber antara lain Viva Yoga Mauladi, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Siti Zuhro, Sidratahta, Ray Rangkuti, Ahmad Rafiq, dan Viryan Azis.

Politisi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan, penentuan ambang batas PT selalu menjadi isu besar dalam setiap pembahasan RUU Pemilu dari masa ke masa. Menurut pengalamannya sebagai anggota Panitia Khusus RUU Pemilu selama dua periode, dia memetakan perdebatan di DPR selalu bermuara pada dua hal, yaitu demokratisasi dan kepentingan subjektif partai politik.

Di internal pansus biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Parpol yang ingin perubahan dan yang ingin stabilisasi kekuasaan.

Menurut Yoga, Pemberlakuan PT seharusnya tidak memberangus partisipasi politik rakyat yang telah disalurkan secara konstitusional dalam pemilihan Umum. Dia menyayangkan puluhan juta suara rakyat yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi terbuang sia-sia setiap Pemilu akibat partai politik yang dipilihnya tidak lolos PT.

“Di Jerman, PT itu diberlakukan karena bertujuan untuk membatasi dan menghambat partai yang bersifat rasis dan rasialis. Karena itu di Indonesia mestinya melihat nilai proporsionalitasnya, Jangan diberlakukan seperti hukum rimba, yang besar di parlemen menentukan segalanya,” kata Yoga.

Sistem poltik dengan filosofi hukum rimba seperti ini, menurut Yoga, tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam falsafah Pancasila.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Dia mempertanyakan apa sebenarnya implikasi penerapan Parleamentary Threshold terhadap penyehatan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Ray melihat, upaya merevisi RUU Pemilu terkait besaran PT lebih merupakan upaya pengekalan oligarki partai politik.

“Kalau alasannya untuk pengetatan Partai Politik itu sebetulnya ahistoris, karena praktik Pemilu 1955 memberi gambaran jelas bahwa Parpol yang jumlahnya ratusan mampu melaksanakan pemilu paling demokratis tanpa adanya intimidasi, politik uang, maupun poltik identitas,” tegas Ray.

Upaya menaikkan PT hingga 7 persen menurut Ray juga terlalu mengada-ada dan cenderung mereduksi pola pikir dan kehendak politik rakyat Indonesia. Dia meminta para pembahas RUU Pemilu untuk melirik sila keempat pancasila dalam mendesain sistem politik. Pancasila menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat yang mengandaikan partisipasi yang luas dalam pengambilan keputusan.

“Jadi saya perlu kritik kenaikan PT ini karena ahistoris, tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan hanya berhubungan kepentingan Parpol ketimbang menjawab keresahan rakyat,” tegas Ray.

 

Hal serupa ditegaskan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq. Dia secara gamblang meminta PT dihilangkan saja dari Sistem Pemilu Indonesia.

“PT itu sangat merugikan dan mengkhianati demokrasi yang kita bangun. Kalau DPR memaksakan PT diberlakukan maka itu bagian dari pengkhianatan,” kata Rofiq.

Sebagai alternatif Rofiq mengusulkan Fraksi Threshold, dimana tidak ada pembatasan terhadap partai-partai masuk ke parlemen namun bisa diatur penggabungannya dalam fraksi.

“Itu artinya negara menjamin kedaulatan rakyat. Coba kita perbandingkan dengan adanya PT 4 persen saja, suara sah rakyat yang hangus itu ada 13,5 juta,” kata Rofiq.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan sesungguhnya DPR belum punya draft resmi rancangan UU Pemilu. Yang ada adalah draft yang disusun oleh tim yang memang dibentuk oleh Komisi II di dua masa sidang sebelumnya oleh tenaga ahli dan badan keahlian dewan.

Namun pihaknya mengapresiasi wacana yang berkembang di masyarakat karena sangat bagus untuk partisipasi publik.

Doli mengakui dalam proses penyusunan draft RUU Pemilu, partai-partai di Komisi II DPR masih dinamis dalam pembahasan PT.

“Partai di DPR masih dinamis, ada yang ingin Parliamentary Threshold ditambah, namun ada juga yang ingin tetap. begitu juga Presidensial Theeshold,” kata Doli.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi tidak setuju dengan pandangan yang menyebut penyederhanaan jumlah partai politik melalui PT untuk menguatkan sistem presidensial. Menurutnya hal itu tidak relevan karena alasan sebenarnya dibalik pemberlakuan PT adalah kepentingan politik.

Meski begitu Bursah menawarkan alternatif solusi bagi partai politik yang kemungkinan tidak lolos PT yaitu dengan membentuk konfederasi seperti UMNO di Malaysia. Atau kembali seperti aturan dalam Pemilu 1999 dimana terjadi penggabungan dari partai-partai kecil yang menempatkan wakilnya di DPR.

“Kalau ketentuan ini diatur dalam UU Pemilu, tentu akan mencegah hilangnya suara kedaulatan rakyat. Karena prinsip elektoral itu adalah keterwakilan yang diwujudkan dalam suara pemilu,” kata Bursah.

Bursah meminta kepada Komisi II DPR mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek keterwakilan suara rakyat ini dalam menyusun aturan pemilu agar tidak terjebak dalam pengentalan oligarki.

“Saya khawatir pengentalan oligarki partai pada kelompok tertentu saja akan membuka kanal ekstra parlementer karena aspirasinya tidak tertampung di dalam kelembagaan politik formal. Ini harus diperhitungkan ini oleh penyusun UU Pemilu,” kata Bursah.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...