Demonstran dan Analis Desak Jokowi Pecat Para Elite Kotor (Rinso, Sudirman,Lino) sesuai Janji Kampanyenya

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk merespon hasil dari panitia khusus (pansus) Pelindo II DPR yang merekomendasikan mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Presiden juga didesak para demonstran an aktivis untuk memecat/mencopot Menteri ESDM Sudirman said karena konlfik kepentingan sebab dia atau kelompok bisnisnya punya lahan tambang dekat Freeport, dan diberitakan bakal raih keuntungan dari perpanjangan kontrak Freeport..

"Menteri BUMN dan Dirut Pelindo ini kan sudah sangat lama disorot, tetapi didiamkan. Lalu isu ini sengaja ditenggelamkan melalui kasus Setya Novanto," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu saat dihubungi, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan, pangkal permasalahan yang belakangan mencuat ke permukaan adalah kasus Pelindo II. Namun kasus tersebut sengaja ditenggelamkan dengan kasus Freeport yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sengaja digulirkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Tom mengatakan pada saat itu, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso ingin membongkar kecurangan demi kecurangan yang dilakukan RJ Lino. Namun Budi Waseso terpental karena kuatnya beking Lino.

"Rekomendasi Pansus Pelindo ini pembuktiannya, berani tidak Jokowi mengganti Rini Soemarno dan Lino demi kepentingan rakyat Indonesia. Kalau dirunut ke belakang, Buwas kan bermaksud membongkar Pelindo, kan publik melihat siapa saja yang ditelepon Lino. Buwas akhirnya terpental," beber Tom.

Menurutnya, kasus Freeport sendiri memang sengaja digulirkan untuk menutupi sejumlah kasus-kasus yang dilakukan sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK.

"Soal Freeport, kan kita juga tahu bagaimana surat 7 Oktober yang dikeluarkan Sudirman Said, ketika Menteri ESDM jawab perusahaan asing (Freeport). Masa kita dibodoh-bodohi terus sama hal-hal seperti ini," katanya.

DEMONSTRAN DESAK JOKOWI

Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktifis Indonesia (Suropati), meminta Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle Menteri ESDM Sudirman Said. "Sudirman Said harus di reshuffle," ucap koordinator Suropati, Aditya Iskandar di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Dia mengatakan pencopotan Sudirman dilakukan karena dirinya telah melangkahi kewenangannya dengan memberikan surat jaminan perpanjangan kontrak karya kepada pihak Freeport Aditya menilai, kontrak karya itu PT Freeport sama sekali tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Hal itu dikarenakan kekayaan negara dalam hal ini tambang emas di Papua, tidak diberdayakan sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 yaitu Pasal 33 ayat 3 yang isinya segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Kita lihat, orang-orang Papua di sana sengsara karena alamnya rusak. Gunung emasnya dikeruk, tapi kesejahteraan rakyat tidak ada. Semua hasilnya hanya untuk memakmurkan koorporasi asing," imbuhnya.

Selain Sudirman Said, Aditya juga mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo berani menumpas semua orang yang mencoba mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan tanpa tujuan mensejahterkan rakyat Indonesia.

"Semua yah, Jokowi harus berani menumpas semua orang baik itu mafia bahkan menteri sekalipun, kalau mereka memanfaatkan kekayaan sumber daya alam kita hanya untuk kekayaan pribadi," katanya. (INL/Kf)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA