19 June 2018

Cegah Radikalisme Masuk Kampus, Bamsoet Minta NKK-BKK Dicabut

KONFRONTASI - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengaku tidak khawatir dengan paham radikal yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang lebih dikhawatirkannya adalah tindakan akibat radikalisme.

"Tindakan-tindakan mereka yang menyalahgunakan pemahaman itu dengan membunuh dan meledakkan diri, itulah yang kita khawatirkan," kata Bambang alias Bamsoet saat menjadi pembicara diskusi lintas generasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (11/6) yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) . PGK menyelenggarakan diskusi dengan tema “Strategi Kebangsaan Mengatasi Radikalisme di Universitas”. Diskusi aktivis lintas generasi ini diselenggarakan di Aula DPP PGK, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (11/6).

Dalam pembukaan, Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi mengatakan, radikalisme dapat tumbuh karena kurangnya pemahaman  atau gagal paham generasi muda tentang Pancasila. Padahal, Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

“Pancasila harus hadir dalam keadaan nyata, dalam sistim politik, ekonomi, sosial dan keteladanan harus berlandaskan Pancasila,” ujar Bursah.

Dalam diskusi itu, Bamsoet mengungkapkan cara membentengi institusi pendidikan kampus dari pengaruh radikalisme. Politisi Partai Golkar itu mengusulkan agar pemerintah mencabut konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Kampus (BKK) di lingkungan universitas.

Dengan demikian, organisasi-organisasi ekstra kampus seperti HMI, PMKRI, GMNI dan KAMMI dapat aktif dan diakui sebagai ekstrakulikuler mahasiswa.

“Barangkali bisa menjadi bemper kegiatan-kegiatan tersebut, karena pasti mahasiswa disibukkan dengan latihan-latihan kepemimpinan dan kegiatan ekstrakulikuler yang padat sehingga terhindar dari diskusi-diskusi yang menjurus pada pemahaman keliru,” ucap Bamsoet.

Terkait temuan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) atas tujuh kampus negeri yang telah terpapar pemahaman radikal, Bamsoet akan mendorong Komisi I dan III DPR untuk melakukan penyelidikan atas hasil penelitian itu.

“Untuk memastikan di kampus itu tidak ada penyebaran radikalisme,” tambah Bansoet.[ian/rml]

Category: 
Loading...