17 August 2018

BPIP Siapa & Untuk Siapa?

Oleh: Jacob Ereste

 

Lapan6Online.com : Ini yang harus jepas dari BPIP itu siapa saja yang layak dan patut menjadi anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila. Karena banyak orang pintar ngomong tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakannya.

Contohnya, semua pejabat pemerintah ketika dilantik, tidak cuma berjanji dan taat mrlaksanakan amanah yang diembanya untuk melayani dan melindungi rakyat, justru sumpah dan janjinya itu dingkari atau bahkan dikhianatinya dengan culas. Bahkan korup dan menindas rakyat. Realitasnya banyak pejabat yang masuk bui karena telah dibuktikan keculasannya, masih saja ada pejabat lain yang melindungi atau setidaknya berupaya meringankan hukumannya. Itu sebabnya rakyat semakin sebel dan jengkel, karena tidak sedikit dari mereka yang bobrok mental dan moralnya itu masih diberi keringan hukuman yang tidak pernah membuat rasa takut bagi pelaku betikutnya. Itulah sebabnya, korupsi di Indonesia terus beranak pinak jadi ancaman pada tradisi bahkan budaya bangsa.


Agaknya, dalam kontek seperti inilah BPIP sepakat kita perlukan. Artinya, kerja utama BPIP adalah membina pejabat pemeritah dari tingkat pusat hingga daerah, agar tugas untuk melayani dan melindungi rakyat tidak lagi disalahgunakan untuk perbuatan yang bejat.

Lalu siapa saja yang pantas dan patut melakukan pembinaan terhadap siapa saja yang lebih utama harud mendapat bianaan itu, ini merupakan masalah yang sesungguhnya sangat dirisaukan oleh banyak pihak selama ini. Sebab penafsiran tentang ideologi Pancasila itu tidak bisa dilakukan dengan terjemahan semaunya sendiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesis (MPR RI) saja sempat terkilir membuat rumusan bahwa Pancasila itu adalah bagian dari empat pilar bangsa dan negara Indonesia. Padahal, Pancasila itu adalah fondasi dari tempat kedudukan pilar-pilar berbangsa dan bernegara kita.


Belakangan, semasa peralihan tampuk para penguasa di MPR RI, diam-diam rumusan empat pilar bangsa dan negara Indonesia itu diralat, tanpa pernah memberi tahu secara terbuka dan fair kepada rakyat. Lantas, prilaku serupa itu masihkah layak dan patut disebut Pancasilais ? Bisakah mereka dijadikan panutan ?

Saya masih menyimpan dokumen (buku) yang lancung merumuskan empat pilar itu berikut bukunya MPR RI yang baru dengan mengubah judulnya pada edisi terbaru. Termasuk sejumlah dokumen tulisan saya sendiri yang mengjritisi rumusan empat pilar MPT RI yang lancung itu.

Pada akhirnya nanti toh banyak orang ingin paham dan melihat hasil dari binaan ideologi Pancasila itu dalam prilaku nyata sesuai atau tidak dari apa yang dipahami dengan prilaku sehari-hari setiap orang, utamanya para elite politik di negeri ini. Jika tidak, maka BPIP hanya akan jadi pembenar dari dugaan banyak pihak, bahwa sebenarnya BPIP cuma sekedar untuk bagi-bagi jabatan atau proyek — bila tidak bisa dikata cara untuk menjinakkan para tokoh-tokoh tertentu yang tersandra di dalam lembaga baru yang bernama BPIP itu. Atau, BPIP hanya untuk sekedar menjadi instansi guna mensahkan pengeluaran dana anggaran semata.


Itulah kecemasan saya sebagai warga bangsa yang mendambakan kejayaan bangsa dan negara yang tegar dan jelas kepribadiannya. Banten, 06 Juni 2018 ****

Penulis adalah : Direktur Eksekutif Atlantika Institut Nusantara

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...