16 August 2018

BLBI Dinaikkan, E-KTP Dinaikkan: Rizal Ramli Khawatir Itu 'Pertukaran Kasus' Antar-Elite. RR Tak Yakin Cuma Syafrudin Tumenggung yang Bersalah

KONFRONTASI-Ekonom senior Rizal Ramli (RR) tidak percaya Syafrudin Tumenggung sepenuhnya bersalah dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam acara talking news yang ditayangkan sebuah stasiun TV swasta beberapa saat lalu, Rizal menjelaskan ia sempat bekerja dengan Syafrudin saat dirinya menjabat Menko Perekonomian sekaligus Ketua KKSK pada 16 tahun lalu. Saat itu, Syafrudin Temenggung adalah sekretarisnya, dan anggotanya adalah para menteri di bawah Kemenko Perekonomian.

"Saya enggak percaya sepenuhnya salah Syafrudin Tumenggung , dia itu sekretaris saya di KKSK. Pada waktu dia anak buah saya, dia enggak pernah aneh-aneh. Setelah itu saya mundur, Gus Dur jatuh, saya enggak jadi Menko lagi, ada Menko yang baru," tegas Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) era Presiden Gus Dur ini.

Dia juga tidak betul-betul memahami mengapa bisa Surat Keterangan Lunas (SKL) dikeluarkan untuk beberapa obligor yang sebetulnya belum melunaskan utangnya.

"Saya juga enggak jelas kenapa bisa dikeluarkan SKL untuk beberapa kasus yang sebenarnya belum lunas," ungkap Rizal.

Rizal mengaku akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan perkara ini, walaupun ia menyesali mengapa kasus ini dihidupkan setelah begitu lama mati suri. Ia dan mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie, sudah pernah diperiksa KPK pada tiga tahun lalu.

Rizal mengaku cuma khawatir kasus BLBI sengaja "dinaikkan" hampir bersamaan dengan kasus E-KTP yang sedang hangat agar terjadi "pertukaran kasus" di antara para elite politik.

"BLBI dinaikkan, E-KTP dinaikkan, terjadi 'pertukaran kasus' di antara elite," ucapnya.

Sebetulnya, lanjut dia, kasus BLBI adalah momentum memperbaiki pola berpikir elite di Indonesia dan momentum bangsa Indonesia berpindah dari isu-isu yang memicu konflik umat beragama. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pihak yang tidak terlibat dalam perkara ini.

"Kalau Pak Jokowi all out buka kaus ini terang-terangan, akan mendapat dukungan publik begitu besar, termasuk KPK," tegasnya.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...