Bila Belanja APBN Pakai Kartu Kredit Harus di Bawah Rp 50 Juta

KONFRONTASI -  Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengkritisi atau 'mengepret' Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan pemakaian kartu kredit sebagai pembayaran negara.

Rizal takut ada kerugian negara jika hal itu tetap dilakukan. Apalagi, menurut Rizal, bunga kartu kredit itu sangat besar.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti Kartu kredit Pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran yang nilainya di bawah Rp 50 juta per transaksi. Selain batasan tersebut, pembayaran hanya untuk keperluan sehari-hari perkantoran dan perjalanan dinas.

"Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar. Tidak seperti itu," kata Frans dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3/2018).

Siapa saja yang boleh menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?

Baca juga: Dear Rizal Ramli, Ini Alasan Sri Mulyani Belanja APBN Pakai Kartu Kredit

Menurut Frans, pada prinsipnya Kartu Kredit Pemerintah digunakan oleh dua kelompok, yaitu: pegawai yang tugasnya berbelanja kebutuhan sehari-hari perkantoran (dalam pemerintahan disebut Pejabat Pengadaan); dan, pegawai yang melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, seperti pembayaran tiket atau hotel.

"Tidak sembarangan, pemegang kartu kredit harus ditetapkan oleh Kepala Kantor/pejabat yang berwenang. Untuk menjaga integritas, pemegang Kartu Kredit juga harus menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan kartu kredit, dan bila terjadi penyalahgunaan bersedia untuk dituntut ganti rugi," ucapnya.

Ia mengatakan, pertanggungjawaban penggunaan kartu kredit dilakukan dengan mengumpulkan bukti transaksi, membebankan ke jenis pengeluaran dan mencocokkan dengan rincian tagihan.

Untuk mencegah adanya biaya bunga/denda, kartu kredit dibayarkan sebelum jatuh tempo, tentu saja setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pembayaran tagihan dilakukan dengan cara over booking dari rekening bendahara ke rekening bank penerbit kartu.

Baca juga: Selain Sri Mulyani, Siapa Lagi yang Pernah 'Dikepret' Rizal Ramli?

"Tidak ada biaya transaksi sama sekali. Biaya iuran tahunan, juga dibebaskan. Melalui perjanjian kerja sama, saat ini terdapat 4 bank BUMN yang menjadi penerbit kartu kredit, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN," tambahnya.

Ia mengatakan, dengan kartu kredit belanja operasional menjadi lebih efisien, karena pemerintah dapat memperoleh barang/jasa terlebih dahulu, melunasi kemudian, sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat dan lancar. Petugas juga tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan operasionalnya.(KONF/DETIK)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...