28 January 2020

Beredar, Kopi Surat Setya Novanto pada kasus baru: Intervensi ke Pertamina. Mengerikan

KONFRONTASI-Politikus Golkar yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sedang jadi topik pemberitaan pada hari-hari ini. Namanya terseret dalam kasus pencatutan nama Presiden Jokowi  seperti terungkap dalam transkrip percakapan antara Setya Novanto dengan pengusaha dan petinggi Freeport Indoenesia. Percakapan menyangkut  perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021.

Tak hanya kasus catut nama, Setya Novanto juga terseret kasus baru, yaitu intervensi ke Pertamina. Di kalangan wartawan kini beredar kopi surat Setya Novanto kepada Direktur Utama PT Pertamina. Bobrok moral etis politisi negeri ini. Mengerikan.

Surat berkop DPR yang kopinya diterima Tempo, ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Pada surat tertanggal 17 Oktober 2015 itu, Setya Novanto menyertakan sejumlah lampiran. Dalam surat itu, Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM) di mana selama ini, PT Pertamina menyimpan bahan bakar di perusahaan tersebut.


 	Beredar surat Setya Novanto ke Pertamina soal BBM. Foto/Istimewa

 
 
 
 

 


 

 



Setya Novanto melampirkan sejumlah dokumen dalam surat itu. Misalnya notulensi rapat negosiasi awal antara Pertamina dan PT Orbit Terminal Merah, soal penyesuaian kapasitas tangki timbun di PT Orbit Terminal Merak, surat review kerja sama pemanfaatan terminal BBM Merak, dan lainnya.

Dalam surat itu, Setya Novanto juga menyinggung Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya yang kini sebenarnya ditempati Ahmad Bambang.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga, sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak antara PT pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah bapak terima beberapa minggu lalu," tulis surat Setya Novanto.

Juru bicara PT Pertamina (Persero), Wianda Pusponegoro, mengaku telah mendapatkan kiriman gambar yang menunjukkan surat dari Setya Novanto ke Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Namun ia mengaku belum bisa berkomentar karena akan memeriksa keaslian surat dengan kop DPR itu.

"Kami belum cek keaslian surat tersebut," katanya kepada Tempo saat dihubungi pada Selasa, 17 November 2015. "Saya juga harus cek ke bagian internal penerimaan surat, ada atau tidak suratnya, itu yang sedang saya cek," katanya.

Wianda mengatakan dalam memproses surat-surat, pertama mengacu kepada prinsip tata kelola dan good coorperate governance."Kami tidak akan memproses hal yang tidak sesuai dengan kedua prinsip tersebut," katanya. Menurut dia, Pertamina pasti memastikan pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kepentingan yang jelas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dilaporkan sebagai politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke Majelis Kehormatan Dewan DPR, pada Senin, 16 November 2015. Pencatutan itu untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Bukan kali ini saja Setya Novanto terjerat sebuah kasus. Ia diketahui telah berurusan dengan aparat hukum sejak 1999.

Berikut kasus-kasus yang menjerat politikus Partai Golkar itu:

1999 - Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

Pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko S. Tjandra, dan Cahyadi Kumala.

Kasus ini kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003.

2003 - Kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton.

Setya bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 60 ribu ton beras yang diimpor Inkud, dan menyebabkan kerugian negara Rp 122,5 miliar. Keduanya dilaporkan pada Februari-Desember 2003 telah memindahkan dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar.

Setya Novanto hanya diperiksa Kejaksaan Agung pada 27 Juli 2006.

2006 - Kasus penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam.

Setya Novanto disebut-sebut berperan sebagai negosiator dengan eksportir limbah di Singapura.

2012 - Kasus Korupsi Proyek PON Riau 2012

Setya diduga mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional di anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ia pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi  pada 29 Juni 2012 sebagai saksi, karena pernah ditemui Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas PON Riau.

Setya juga diperiksa untuk tersangka Rusli Zainal pada 19 Agustus 2013. Rusli merupakan Gubernur Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus perubahan peraturan daerah untuk penganggaran PON.

Politikus Partai Golkar itu membantah semua tuduhan dan mengaku tak tahu soal kasus PON.

2013 - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Nama Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Setya dituduh meminta fee 10 persen ke Paulus, pemilik Tannos PT Sandipala Arthaputra yang merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP. Pertemuan berlangsung tiga kali di Jakarta.

Namun, ketika ditanya proyek e-KTP, ia membantah tuduhan tersebut. "Saya enggak ikut-ikutan," ujar Setya kepada Tempo, April 2013.(Tempo/Konf)
 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...