18 July 2019

Bawaslu Tegaskan PNS yang Terlibat Politik Akan Dipecat

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat menegaskan akan mengajukan hasil temuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis untuk diajukan pemecatan.

"Sudah ada edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi tentang hal itu, makanya kami awasi secara ketat," ujar Ketua Bawaslu Pusat Muhammad Al Hamid melalui telepon selularnya, Rabu (5/8).

Menurutnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar cukup berat yakni pemecatan secara permanen bagi PNS yang ikut bermain dan terlibat mensukseskan kandidat Kepala Daerah pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.

"Saat ini sudah ada temuan dari Panwas Provinsi Sumter (Sumatera Tenggara) bahwa Sekertaris Daerahnya diduga ikut bermain politik suksesi Kepala Daerah disana. Sementara ini tim panwas sedang melakukan investigasi terkait dugaan tersebut," bebernya.

Menyusul dengan adanya temuan tersebut, kata dia, pihaknya berharap agar seluruh komponen masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat dan lainnya bila menemukan pelanggaran segera dilaporkan.

"Jangan takut melapor bila menemukan pelanggaran pilkada, bisa lewat saya atau panwas setempat, dijamin rahasia sumber akan kami jaga. Karena kita punya instrumen tersendiri untuk membuktikan pelanggaran itu," paparnya.

Muhammmad menegaskan bila terbukti secara sengaja dan sadar membantu dan terlibat dalam politik praktis maka temuan itu akan di bawa kepada Kemendagri dan Kementerian Aparatur Negara-RB untuk dijatuhkan sanksi.

"Nanti kita lihat instrumen ini setelah dilaporkan kepada Kemendagri dan Kemenpan-RB. Jenis pelaporan kami punya mekanismenya, bila menemukan pelanggaran segera laporkan ke panwas," ulas pria kelahiran Sulsel itu Pihaknya berharap kepada masyarakat dan organisasi lainya bekerja sama dalam memerangi kecurangan pilkada serta mensukseskan Pilkada yang damai, aman dan tentunya fair.

Sebelumnya, dalam diskusi forum politik dan demokrasi di selenggarakan Pemuda Muhammadiyah terkuak sejumlah kasus pelanggaran yang disebutkan beberapa kader Pemuda Muhammadiyah (PM) yang mempertanyakan terkait adanya dugaan PNS ikut bermain politik.

Kendati secara fakta sudah jelas adanya keterlibatan PNS dalam Pilkada kuat dugaan adanya kemungkinan paksaan atau intimidasi dari calon petahana yang akan maju kembali memimpin daerahnya.

"Salah satu bentuk kecurangan seperti di Kabupaten Selayar, bila masuk waktu pilkada hampir semua PNS digiring untuk memilih calon tertentu, karena diketahui suara PNS itu jelas, mengapa ini tidak ditindaki," ungkap Herman kader dari PM pada saat itu. (rol/ar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...