19 April 2019

Banyak Pasal Multitafsir, Pakar Minta UU ITE Direvisi

KONFRONTASI- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut memiliki pasal-pasal multitafsir. Transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai sebagai dua hal berbeda dan harus dipisahkan.

"Ya itu harusnya dipisah. Pasal 27-28 keluarin aja itu. Itu nggak urusannya dengan ITE dengan transaksi. Mana hubungannya? Sementara judulnya kan Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan kebebasan berekspresi. Harusnya dipisahin. Bikin UU sendiri," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Hal tersebut disampaikan Margarito dalam diskusi bertema 'Harus Direvisi UU ITE Mendikte Demokrasi'. Margarito menilai pasal kebebasan berekspresi harus konkret dan tidak multitafsir.
 


"Harus konkret. Misal pasal 'barang siapa menghina orang menggunakan teknologi informasi akan dihukum dengan sekian...'. Kata 'menghina' itu barang apa? Itu multitafsir. Tafsirnya banyak. Ente bilang begini, dia bilang begitu. Kacaunya negara ini," ujarnya.

"Harus detail, 'barang siapa yang menyatakan bla bla bla dihukum karena memfitnah, dipenjara...'. Nah, misalnya begitu. Sehingga kita semua punya patokan satu objektif. Tapi kalau 'menghina' itu barang apa?" imbuh Margarito.

Margarito menilai sengketa soal kebebasan berekspresi bisa diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi. Menurutnya, mediasi bisa dilakukan apalagi dalam kasus personal.
 


"Ngapain sih? Mending damai aja. Di Barat orang sudah menggunakan itu. Mereka yang nggak ada tradisi gotong royong, musyawarah, malah sudah menggunakan itu dengan bendera restorative justice. Di sini ada musyawarah mufakat, gotong royong, lebih hebat dari restorative justice malah nggak kita pakai," ucap Margarito.

Menurutnya semua partai di DPR perlu menyatukan suara untuk membahas revisi UU ITE ini. Dia mengatakan kebebasan berekspresi adalah cara untuk memanusiakan manusia.

"Tapi memang kebebasan bukan tanpa batas. Anda tidak bisa memakai kebebasan itu untuk memaki-maki orang. Harus ada batas. Kebebasan harus ada tanggung jawab. Dan batas itu jangan sampai multitafsir," tuturnya.
 


Senada dengan Margarito, pengamat politik Hendri Satrio menganggap UU ITE perlu direvisi. Ia pun menyarankan kepada DPR untuk me-review kembali UU tersebut.

"Makanya saran saya buat temen-temen di DPR, coba deh di-review lagi UU itu. Pada saat membuat UU itu jangan ada nafsu kekuasaan. Jadi pada saat membuat UU itu nafsunya adalah nafsu kesejahteraan untuk rakyat yang digunakan, jangan nafsu kekuasaan. Kalau nafsu kekuasaan, sedikit saja disalahkan, jadi ke mana-mana," tutur Hendri.

"Tapi kalau kembali lagi ke UU ITE, kalau harus direvisi, revisilah. Dan kalau bisa nggak usah nunggu rezim berganti ya. Siapapun yang menang, kan kita nggak bisa juga nunggu Pak Prabowo menang atau 01 yang menang. Kalau memang ada yang nggak baik diganti, diganti lah, direvisi, revisi lah," sambungnya.
 


Menurut Hendri, revisi UU ini harusnya mengarah kepada perlindungan konsumen karena bertajuk transaksi elektronik, dan tidak masuk ke ranah demokrasi. Hendri juga menilai jika UU ITE ini menjadi sarana eksistensi pelapor karena melihat pelapor kasus ITE biasanya mengundang wartawan untuk meliput pelaporan kasusnya.

"Jadi kan kadang-kadang begini. Kalau kita perhatikan selama ini pelapor-pelapor UU ITE itu kan selalu saja pada saat melaporkan itu juga disertai dengan undangan peliputan. 'Kepada teman-teman wartawan, saya akan melaporkan si A karena si A melanggar ini, ada ujaran kebencian karena itu'," kata Hendri.

"Nah coba aja sekali-kali kalau ada melaporkan ya laporkan aja, nggak usah pingin minta diliput. Kalau pingin minta diliput kan itu tujuannya jadi beda. Bukan hanya penegakan hukum tapi kepingin ngetop juga," pungkasnya.
(azr/jbr)

 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...