Asosiasi Nelayan Lobster Ungkap Perbedaan Kebijakan KKP Era Edhy Prabowo dengan Susi Pudjiastuti

KONFRONTASI -  Keterlibatan publik atau khususnya nelayan dalam pembahasan rancangan kebijakan jadi sisi positif Kementerian Kelautan dan Perikanan era Edhy Prabowo. BERITA TERKAIT Nelayan Banyuwangi: Silahkan Datang Ke Watu Dodol Untuk Lihat Budidaya Lobster Budidaya Lobster Model

Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa mengungkapkan, budaya konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan sama sekali hilang pada masa KKP era Susi Pudjiastuti. Justru sebaliknya, Edhy Prabowo membangkitkan budaya konsultasi publik melalui kajian-kajian, forum konsultasi,  “Konsultasi publik, kuncinya ada partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Tentunya akan berdampak bagi nelayan dan masyarakat yang bertumpuan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan,” kata Rusdianto dalam keteranganya, Senin (13/7). Bahkan masalah yang paling krusial zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti, kata Rusdianto, penyusunan peraturan atau kebijakan dilakukan tanpa ada kajian akademik, tanpa ada dialog pakar, ahli dan meminta pendapat masyarakat. Namun pada zaman Edhy Prabowo justru mengeluarkan instruksi B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang kelautan dan perikanan.

“Tentu, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik dengan sentral kegiatan konsultasi,” ujarnya. Selama 2 bulan ini, Edhy telah menggelar kegiatan konsultasi Publik berdurasi 2 kali dalam seminggu. Dimana dalam setiap kegiatanya selalu mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah. “Tetapi, pada periode lalu, mantan Menteri KKP periode 2014-2019 mengambil kebijakan sangat seperti seorang koboy," imbuhnya. Kebijakan koboy, lanjutnya, adalah gambaran bahwa proses pengambil kebijakan dan keputusan membuat peraturan itu tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai perasa akibat peraturan dan tanpa bertabayyun kepada pengusaha perikanan. “Praktek kebijakan koboy banyak disukai oleh netizen, tetapi secara fakta dan meluas mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti sektor kelautan dan perikanan hancur lebur,” keluhnya.

Selama delapan bulan era Edhy Prabowo, Rusdianto merasakan bahwa pengambilan keputusan tidak sembarangan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan. Konsultasi publik yang bangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Semangat instruksi menteri Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. “Bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskannya diberbagai ruang media massa,” ungkapnya.

Menurutnya, Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat, nelayan, pengusaha dan pesisir disektor kelautan dan perikanan. “Artinya tidak akan ada lagi kebijakan," demikian Rusdianto.(Jft/PortalIslam)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...