Aneh, Pasal Penghinaan Presiden Kembali Hidup Di Era Reformasi

Konfrontasi - Penolakan pembahasan dan disahkannya pasal penghinaan terhadap presiden yang tengah dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) DPR terus berlanjut. Tidak hanya dari kalangan internal DPR, penolakan juga datang dari kalangan aktivis.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menegaskan pihaknya menolak keras pasal tersebut dimasukkan dalam KUHP. Dia mengaku khawatir bahwa penggunaan pasal karet itu bakalan kembali dijadikan sebagai sarana untuk menjaring para aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

"Kami mengetuk hati dan jiwa yang visioner. Janganlah membuat peraturan hukum perundang-undangan hanya demi kepentingan sesaat. Terlalu mahal reformasi dan demokrasi ini tercipta," katanya dilansir RMOL, Jumat (9/2/2018).

Dia menjelaskan bahwa pasal ini sebenarnya diadopsi penguasa orde baru dari aturan hukum negara barat, dalam hal ini Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Dimana pada awalnya Belanda menerapkannya di negara India.

"Para pejuang kemerdekaan (India) Gandi, Nehru, Jinah merasakan pasal ini. Aslinya berbunyi barang siapa yang menghina ratu maka akan dikenakan penjara. Belanda mengadopsinya secara serta merta. Banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut rasakan pasal ini," bebernya.

Karenanya para aktivis India maupun dunia menilai pasal Hatzaai Artikelen warisan kolonial itu sebagai atau pasal karet. Namun anehnya kata di Orba malah mengadopsi pasal itu ke dalam KUHP.

"Saat Orba sedang di puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137, 154, 155, 160 KUHP). Tidak terhitung kalangan oposan terhadap Orba yang merasakan pasal pasal karet ini," jelasnya.

Namun, lanjut Andrianto, seiring penguasa Orba tumbang. Pasal Penghinaan Presiden pun ikut-ikutan menghilang. Bahkan bisa dibilang dibuang jauh-jauh oleh Presiden Habibie, Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...