19 August 2018

Ahok Politisasi Anggaran untuk Pemenangan Pilkada?

KONFRONTASI - Manajer Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra), Apung Widadi mengatakan sebagai kepala daerah yang kembali maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama harus cuti selama masa kampanye. Cagub petahana harus cuti agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam hal penggunaan fasilitas negara dan potensi politisasi anggaran untuk kampanye.

Dia menyampaikan demikian menanggapi langkah Ahok mengajukan uji materi UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah agar ketentuan yang mewajibkan calon petahana cuti di masa kampanye itu dihapus.

Alasannya, Ahok ingin fokus mengawal Rancangan Anggara Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2017. Salah satu poin dalam pembahasan RAPBD DKI itu adalah soal anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun depan.

Apung Widadi menepis argumen Ahok tersebut.

"Bahwa pembahasan APBD telah berlangsung lama dan terstruktur bukan hanya bulan menjelang Pilkada 2017 (Januari-April 2017). Sehingga tidak ada urgensi, relevansi, pengawalan APBD sehingga tidak wajib cuti bagi petahana," tegasnya dalam keterangan persnya siang ini (3/8).

Menurutnya, kekhawatiran bahwa anggaran Pilkada untuk KPUD DKI Jakarta 2017 akan disandera oleh DPRD sehingga perlu dikawal oleh calon petahana. "Hal ini juga kurang relevan dan terlalu kecil jika hanya untuk mengawal satu mata anggaran Pilkada DKI 2017," ungkap dia.

Karena itu, dia mengimbau kepada MK agar objektif dalam proses persidangan uji materi UU yang diajukan Ahok tersebut.

Pasal 70 UU 10/2016 tentang Pilkada yang digugat Ahok tersebut berbunyi:

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a) menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b) dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.[ian/rm]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...