10 December 2019

Adanya Pro dan Kontra Gabung ke DKI: Bekasi akan Jadi Jakarta Tenggara?

KONFRONTASI - Wacana pemekaran wilayah sekitar Ibu Kota, kian merebak. Selain wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota dan Bupati Bogor, Bima Arya dan Ade Yasin, pembentukan wilayah kota administrasi Jakarta Tenggara pun muncul ke permukaan.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Winarso menilai, hal tersebut wajar bila warga Bekasi mengingingkan masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta mengingat letaknya yang dekat dengan ibu kota dan adanya kesamaan kultur.

"Dalam konteks teritorial, orang Bekasi kalau ditanya saya punya keyakinan mereka ingin gabung Jakarta. Sudah pasti itu, saya punya keyakinan itu," ucapnya di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Meski begitu, ia menyebut perlunya kajian yang lebih mendalam sebelum nantinya pemerintah pusat memutuskan apakah Bekasi bisa masuk ke wilayah Jakarta atau tidak.

"Yang penting kita lihat kajiannya terlebih dahulu. Kemudian keinginan warga masyarakatnya, meski saya yakin mereka pasti maunya masuk Jakarta. Saya yakin itu sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan juga. Tapi, kajiannya seperti apa kita kan belum tahu," tambahnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta sendiri, dijelaskan Gembong Warsono, sangat setuju bila Kota Bekasi nantinya masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta. "Iya (PDIP, red) setuju saja sih, enggak ada soal," kata Gembong.

Sudah Pernah

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melontarkan wacana soal wilayah Bekasi masuk ke Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut wilayah Jakarta Tenggara.

Rahmat menilai gagasan Jakarta Tenggara ini sudah ada dan pernah muncul. Wilayah Bekasi yang memang lebih dekat dengan Jakarta sangat identik baik dari segi kultur dan budaya di masyarakatnya.

"Ada yang gagas (wilayah Bekasi) jadi Jakarta Tenggara, karena kesamaan kultur, budaya," kata Rahmat saat dijumpai di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat (16/8/2019).

Pasalnya, sejak dulu masyarakat Bekasi dengan Jakarta sudah saling bersinggungan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, dari segi kebijakan pemerintah dua wilayah beda provinsi ini juga saling keterkaitan.

"Pada intinya kalau untuk mempercepat proses kesejahteraan, pembangunan, sah-sah saja, cuma mungkin Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta," imbuhnya.

Meski begitu, gagasan ini tentu bukan ranah dia sebagai Wali Kota Bekasi. Sebab, kebijakan perluasan suatu wilayah atau pemekaran daerah baru merupakan wewenang DPR-RI untuk merubah undang-undang.

"Ya kan keputusan merubah UU ada di DPR RI, artinya itu keputusan politik. Kalau politiknya setuju dan jalan yaa berubah," tegas dia.

Jika gagasan Jakarta Tenggara benar terealisasi, pria yang akrab disapa Pepen ini yakin percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Bekasi akan semakin pesat.

Hanya saja kata dia, ada persoalan politik dimana Bekasi, sebagai daerah otonomi sudah terbiasa memilih DPRD dan Wali Kotanya sendiri.

Berbeda dengan DKI Jakarta yang wilayah tingkat kotanya merupakan daerah administratif.

"Kalo percepatan pembangunan DKI-kan besar, hanya saja pada persoalan politiknya, persoalan DPRDnya dan persoalan kepala daerahnya, pastikan merubah undang-undang tentang pembentukan Kota Bekasi (menjadi Jakarta Tenggara)," tegas dia.

Berpeluang Besar

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, menilai, Kota Bekasi lebih memilih bergabung DKI Jakarta dibandingkan masuk ke dalam wacana pemekaran wilayah yakni provinsi Bogor Raya.

Hal itu dikarenakan DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus dan kerap mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dapat menguntungkan Kota Bekasi dalam hal kemajuan kota.

"Saya melihatnya sangat besar (peluang Kota Bekasi gabung Jakarta), karena kan tentu Pemda Bekasi itu melihat masa depan dan ke depannya karena dengan masuk DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, segala kebijakan lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat begitu kan. Terutama pembangunan infrastruktur, termasuk lapangan pekerjaan," kata Trubus di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Trubus menilai, karakteristik masyarakat Kota Bekasi dan Jakarta sangat cocok mengingat mobilitas masyarakat Kota Bekasi ke Jakarta sangat besar tiap harinya.

"Menurut saya lebih bagus Bekasi masuk Jakarta. Kenapa, karena secara karakteristik dan mobilitas masyarakatnya ke Jakarta. Jadi lebih sekitar 70 persen masyarakat atau penduduk Bekasi kerja di Jakarta," ujar Trubus.

Dia pun menyarankan Kota Bekasi lebih baik gabung DKI Jakarta daripada ke wacana pemekaran wilayah provinsi Bogor Raya. Sebab, wacana provinsi Bogor Raya sendirinya juga masih berbentuk wacana dan belum ada kejelasan mengenai kepastiannya.

"Bogor Raya sendiri juga masih wacana juga belum, segala sesuatunya juga belum. Belum tentu Jawa Barat setuju juga," ujar Trubus.

Wewenang Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menghargai adanya wacana Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Namun, Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Aspirasi itu kita menghargai, kita hormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan dengan antarwilayah," ujar Anies di DPRD DKI Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Anies menyampaikan, perekonomian Jakarta sudah terintegrasi dengan kota dan kabupaten di sekitarnya, termasuk Kota Bekasi. Yang berbeda, kata Anies, yakni dalam hal administrasi pemerintahan.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia mengaku menunggu keputusan pemerintah pusat soal wacana itu.

"Tata pemerintahan itu wewenangnya pemerintah pusat. Jadi, kita tunggu saja bagaimana arah dari pemerintah pusat. Kalau itu adalah keputusan pemerintah pusat, ya Jakarta menjalankan," kata Anies.(jft/Hanter)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...