20 October 2018

Waspadai Koalisi Basa-basi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai saat ini banyak yang bermain di tikungan, dan itu bukan budaya bangsa Indonesia.

Peryataan Megawati itu bisa diartikan bahwa partainya menginginkan koalisi dengan partai-partai politik lain harus dilakukan dengan sepenuh hati, dilandasi kejujuran, keikhlasan, dan bukan koalisi basa-basi.

"Saya tahu hari-hari ini, ada mereka yang bermain di tikungan, itu banyak sekali, dan itu bukan budaya bangsa Indonesia," kata Megawati dalam sambutannya pada deklarasi koalisi PDI Perjuangan dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Ia menginginkan dirinya dan partainya tercatat oleh bangsa bahwa ada partai politik yang mempunyai etika, bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekuasaan. "Memangnya demokrasi selama ini yang kita katakan demokrasi, bangsa ini telah kehilangan ruhnya. Menurut saya, tidak ada hitungan koalisi, tapi hanya ada kerja sama. Sistem itu mengatakan yang namanya sistem presidensial tidak ada yang namanya koalisi, hanya kerja sama," ujar dia.

Megawati bahkan menegaskan pihaknya dalam membangun kerja sama tidak mengenal negosiasi dan transaksional. "Kalau saya jelas, tak bisa negosiasi dan transaksional. Itu bukan adat budaya PDI Perjuangan. Ya monggo, saya tuan rumah, terima tamu. Jadi sampeyan memutuskan, bukan saya," ujarnya.

Ia mengatakan dirinya berjuang selama ini untuk menegakkan budaya PDI Perjuangan bahwa dalam menjalin kerja sama tidak mengenal transaksional. "Saya berjuang selama ini. Ada juga malam ini teken 'deal', besok pagi ke tempat lain. Saya tak mau begitu, lho. Kami punya adat. Iya ya iya, enggak ya enggak," tandasnya.

Apa yang dikatakan Megawati itu juga bisa dimaknai sebagai sikap kehatian-hatian PDI Perjuangan. Masih ada sejumlah parpol yang sudah memberi sinyal untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Seperti Partai Golkar, ketua umumnya Aburizal Bakrie sudah bertemu Megawati.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan menunggu keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar pada 18 Mei. "Saya ketemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan membicarakan kemungkinan koalisi antara Partai Golkar sebagai pemenang kedua, dan PDI Perjuangan sebagai pemenang pertama dalam Pileg. Pada prinsipnya ada kesamaan pendapat, atau sudah ada kesepakatan koalisi," ujar Aburizal Bakrie setelah bertemu Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Ical juga mengatakan keputusan tentang berubahnya pencalonan dirinya sebagai presiden harus diputuskan dalam Rapimnas Golkar pada 18 Mei. "Saya tentu akan meminta izin dalam rapimnas tentang adanya kesamaan pendapat terkait koalisi Golkar dengan PDI Perjuangan, mudah-mudahan dalam rapimnas ada pendapat yang mengarah ke koalisi ini," ujar dia.

Ia mengatakan apabila saat ini dirinya mengatakan bahwa Golkar dan PDI Perjuangan sudah berkoalisi, itu artinya dirinya melangkahi rapimnas. "Sebagai ketua umum, saya harus taat azas dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan," kata Ical.

Menurut dia, pembicaraan antara dirinya dengan Megawati Soekarnoputri tidak menyinggung calon wakil presiden (cawapres) maupun bagi-bagi kursi menteri. "Saya sampaikan bila ada perkembangan nanti, tetap akan disampaikan kepada PDI Perjuangan sebelum tanggal 18 Mei. Sehingga tidak ada surprises, Mega itu teman lama, sedangkan Puan memanggil saya om. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau dalam keluarga itu bilang iya, ya iya, dan kalau tidak, ya bilang tidak," ujar Ical.

Belum ada kesepakatan Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan koalisi partainya dengan Golkar belum ada kesepakatan, karena pertemuan antara Joko Widodo dengan Aburizal Bakrie pada Selasa (13/5) hanya bersifat informal.

"Saya belum tahu apakah bentuknya koalisi atau hanya sekadar bersimpati. Bersimpati kan boleh-boleh saja," ujar Effendi Simbolon di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Menurut dia, pertemuan Joko Widodo dengan Aburizal Bakrie bersifat informal. Kalau Joko Widodo selalu membuka diri dan proaktif menyambangi para tokoh dan bisa saja kebetulan sedang kunjungan ke pasar.

"Ada komitmen Golkar ke PDI Perjuangan yang lebih resmi, ketika pertemuan-pertemuan di DPP Golkar sama-sama mencalonkan capresnya masing-masing. Dan sepakat nanti bilamana memang dibutuhkan untuk bersama di perlemen," ujar dia.

Ia mengatakan kesepakatan bersama antara PDI Perjuangan dan Golkar masih dipegang dengan masing-masing pihak. "Saya kira kesepakatan itu yang masih kita pegang. Bukan pertemuan resmi. Tidak ada. Tidak ada yang mendampingi kok. Pak Jokowi kalau bertemu dengan Prabowo juga tidak masalah. Pak Jokowi ketemu dengan Obama kan tidak masalah," katanya.

Terkait adanya deklarasi koalisi PDI Perjuangan dengan Nasdem bersama PKB untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) di kantor DPP PDIP, tetapi Golkar tidak ada, Effendi Simbolon mengakui. "Saya tidak membantah, tapi proses mengalir bahwa dalam dinamika politik semua terbuka, dan kita akan mencermati betul detik demi detik, karena kita menentukan arah negara dan bangsa, jadi kita sangat serius, tidak semata-mata kepentingan pragmatis. Sangat serius, sangat dalam. Saya kira dua partai yang bersama PDIP juga komitmennya itu," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng mengatakan apabila partainya dapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, itu merupakan ide yang sangat bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. "Yah kita lihat ide yang sangat bagus adalah untuk Indonesia ke depan, apakah dua partai sebesar ini nomor 1 PDIP dan nomor 2 Golkar bisa berjalan bersama-sama. Tentu saja kalau mau sendiri-sendiri bisa saja. Sudah empat pemilu, 1999, 2004, 2009, dan 2014, kedua partai ini selalu eksis. Kalau tidak nomor 1, ya nomor 2," ujar Rizal Mallarangeng di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, apabila Golkar dapat bekerja sama dengan PDI Perjuangan, itu dapat membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. "Tetapi kalau kita gabungkan apakah tidak lebih baik untuk Indonesia ke depan. Kan ini kita berpikirnya bagaimana memerintah lima tahun. Eksekutifnya kuat, menang satu putaran, kemudian legislatifnya mendukung dengan perolehan 50 persen + 1 supaya memerintahnya gampang." katanya.

Ia mengatakan dengan bergabungnya Golkar ke PDI Perjuangan, kemudian bersama dengan NasDem dan PKB, maka jumlah kursi menjadi 282 kursi DPR RI. "Jadi, kalau 282 berarti jadi 50 persen + 2. Artinya, ada 'majority government', dimana eksekutifnya bisa memerintah lima tahun dengan tenang, adil, efektif dengan komposisi kursi mayoritas di parlemen, sehingga rencana pemerintahan gampang, dan tidak terganggu," ujar Rizal.

Jadi, menurut dia, kalau Golkar dapat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, NasDem serta PKB, maka itu menjadi ide dasar yang mulia.

Sedangkan terkait arah politik Golkar, kata dia, perkembangan komunikasi politik partai berlambang pohon beringin ini dengan partai politik lainnya masih cair. "Dimana penutupan pendaftaran (capres/cawapres) tanggal 20 Mei jam 6 sore. Artinya, waktu masih cukup panjang. Golkar akan rapimnas tanggal 18 mei. Itu yang menentukan. Kita sudah menentukan konsep bagaimana pemerintahan ke depan," kata Rizal Mallarangeng.

Tanpa bagi-bagi kekuasaan Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik sulit mewujudkan koalisinya untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa kesepakatan membagi-bagi kekuasaan. "Idealnya koalisi itu didasarkan atas kesamaan ideologi dan 'platform' politik partai masing-masing, dengan tetap membuka peluang bagi-bagi kekuasaan," kata Syamsuddin pada diskusi 'Dialog Pilar Negara: Menghitung Arah Koalisi Parpol Menjelang Pilpres" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Ia menilai proses pembentukan koalisi pada Pemilu 2014 lebih alot dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, karena banyaknya partai tengah, munculnya koalisi berbasis ideologi, serta koalisi berbasis kekuasaan yang pragmatis.

Dia berharap pada Pemilu Presiden 2014 bisa muncul lebih dari dua pasangan calon, sehingga kompetisi yang terjadi akan lebih sehat.

Syamsuddin melihat pembentukan poros koalisi ketiga akan mungkin dilakukan Partai Demokrat. Jika mencermati manuver Partai Demokrat, akhir-akhir ini, kata dia dimana Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menolak nasionalisasi perusahaan asing, menunjukkan sikapnya sendiri.

Menurut dia, Partai Demokrat dan Partai Golkar bisa berkoalisi mengusung pasangan capres-cawapres, karena gabungan perolehan kursi parlemen kedua partai tersebut mencapai 130 kursi, melampaui persyaratan minimal yakni 122 kursi.

Syamsuddin juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat bakal terlambat membangun koalisi jika harus menunggu hasil konvensi. "Sebab, politik di Demokrat hanya tergantung pada satu orang, pak SBY," katanya.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...